Neraka di Papua
Papua adalah kasus lain yang menyeret Kopasus dalam jerat HAM. Berbagai kasus pembunuhan aktivis lokal dialamatkan pada prajurit baret merah, termasuk diantaranya pembunuhan terhadap Theys Eluay, mantan ketua Presidium Dewan Papua. Tahun 2009 silam organisasi HAM, Human Rights Watch, menerbitkan laporan yang berisikan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil oleh Kopassus
Kebijakan atau konsep pimpinan TNI yang tidak terlalu clear seperti itulah, yang menjadikan reformasi TNI seolah jalan di tempat, tidak berlebihan kiranya bila disebut moratorium.
Sebagaimana diatur pula dalam UU TNI, bahwa dalam menjalankan reformasi TNI (terkadang disebut juga reformasi sektor keamanan atau RSK), diperlukan keterlibatan lembaga pengawas (oversight), yakni lembaga di luar TNI, dalam hal ini DPR RI dan Kemenhan.
Namun dalam praktiknya sama sekali tidak berjalan, DPR RI cenderung senantiasa pragmatis dalam berhadapan dengan Mabes TNI, apa yang menjadi aspirasi Mabes TNI biasanya diluluskan, termasuk revisi UU TNI yang diproses kala ini.
Demikian juga dengan Kemenhan, bagaimana bisa melakukan review, bila antara Kemenhan dan Mabes TNI, visinya sama saja, termasuk sumber daya manusianya.
Reformasi TNI idealnya juga melibatkan publik, dengan cara tidak terlalu abai atas aspirasi gerakan masyarakat sipil. Insiden di Hotel Fairmont baru-baru ini setidaknya menjelaskan dua hal, bagaimana DPR RI (Komisi I) justru menjaga jarak dengan gerakan masyarat sipil.
Lebih celaka lagi ada petinggi TNI, yang menyebut pemikiran masyarakat sipil sebagai “kampungan”. Sementara ada sebagian anggota masyarakat sipil merupakan lulusan universitas terbaik di AS, yaitu Universitas Harvard, yang juga menjadi tempat Mayor Inf Purn AHY (lulusan terbaik Akmil 2000) dalam studi lanjut, lalu apakah pantas menganggap AHY sebagai “kampungan” juga.
Pertemuan di Fairmont secara gamblang memberi indikasi, betapa pragmatismenya DPR RI saat berhadapan dengan Mabes TNI. Mengapa pertemuan tidak dilakukan di Gedung DPR RI, sebagai simbol kedaulatan dan kesetaraan antara DPR RI dan Mabes TNI.
Bila kita mempersoalkan tempat (Hotel Fairmont) mungkin persoalan menjadi lebih panjang, TKP adalah hotel mewah dan elitis, artinya ada harga di situ, yang tidak selaras dengan efisiensi anggaran yang didengungkan rezim Prabowo.
Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.
*Setiap tulisan yang dimuat di sorotmerahputih.com menjadi tanggung jawab penulis.
**Sumber: dw.com
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
