Sorot Merah Putih, Jakarta – Dinamika calon pengganti Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mulai menguat. Sejumlah nama Jenderal bintang tiga mulai disebut-sebut memiliki peluang memimpin Korps Bhayangkara. Satu diantaranya, sosok Komjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan, penunjukan Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, seluruh perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan tertinggi di Polri, baik berasal dari lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) maupun non-Akpol.
“Semua perwira tinggi yang beredar itu bintang tiga, dan semuanya punya hak yang sama, punya kans yang sama,” kata Sugeng dala keterangannya Jumat (3/10/2025).
Satu Nama yang Berbeda
Meski demikian, Sugeng mencatat satu nama yang membuat dinamika pergantian Kapolri kali ini menjadi menarik, yakni Komjen Prof. Dr. Rudy Heriyanto.
Ia satu-satunya kandidat dari luar jalur Akpol di antara nama-nama yang disebut seperti Komjen Suyudi Ario Seto (Kepala BNN), Komjen Dedi Prasetyo (Wakapolri), dan Komjen Rudi Darmoko (Akpol 1993).
“Yang menarik, ada satu nama non-Akpol, yaitu Prof. Dr. Komjen Rudy Heriyanto. Pertanyaannya, apakah bisa jadi Kapolri? Menurut saya bisa, kalau Polri mau menjadi institusi yang terbuka dan memberikan kesempatan yang sama,” ujarnya.
Sugeng menilai Rudy memiliki rekam jejak, kompetensi, dan prestasi yang mumpuni. Ia pernah menjabat sebagai Kapolda Banten (202-2023), Kadivkum Polri, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Dirkrimum Polda, hingga Kapolres.
Rudy juga tercatat sebagai lulusan terbaik SEPA Polri 1993, satu angkatan dengan Komjen Rudi Darmoko yang merupakan Adhi Makayasa Akpol 1993.
“Posisi-posisi strategis itu menunjukkan bahwa sebagai non-Akpol, dia diakui setara,” kata Sugeng.
Tantangan Privilege dan Tradisi
Jika terpilih, Rudy akan mencatat sejarah sebagai Kapolri pertama dari luar jalur Akpol dalam beberapa dekade terakhir.
Langkah ini akan menjadi preseden penting bahwa sistem merit dan kompetensi bisa mengalahkan privilege jejaring angkatan. Namun, jalur nonkonvensional itu tidak lepas dari tantangan.
“Secara politik internal, posisinya mungkin tidak sekuat kandidat dari arus utama. Inilah dilema kandidat dari luar sistem dominan,” ujar Sugeng.
Kombinasi Lapangan dan Akademik
Salah satu kekuatan utama Rudy terletak pada pengalaman lapangan yang luas dan kedalaman akademik yang jarang dimiliki perwira Polri.
Saat memimpin Dirtipideksus Bareskrim, ia menangani kasus-kasus ekonomi kompleks seperti korupsi, pencucian uang, dan investasi bodong, yang menuntut analisis tajam dan ketelitian tinggi.
Di ranah akademik, Rudy merupakan doktor hukum dan profesor bidang Mediasi Kepolisian di Universitas Lampung. Dalam orasi ilmiahnya tahun 2022, ia menyoroti pentingnya restorative justice sebagai solusi non-litigasi dalam penyelesaian perkara.
“Tidak semua kasus harus berakhir di pengadilan. Ada ruang untuk mediasi dan pemulihan,” ujarnya dalam orasi tersebut.
Konsep tersebut sempat menuai perdebatan. Sebagian menganggapnya terlalu idealis, namun banyak pula yang melihatnya sebagai solusi atas sistem peradilan yang kerap overload dan terlalu berorientasi pada hukuman.
Bukti Lapangan dan Kepercayaan Pemerintah
Kiprah Rudy sebagai Kapolda Banten menjadi laboratorium penerapan konsep tersebut. Ia mendorong pendekatan community policing untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat. Hasilnya, tingkat kejahatan di Banten turun sekitar 12% selama masa jabatannya.
Meski ada kritik bahwa pendekatannya terlalu lunak untuk wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi, data menunjukkan hasil yang konsisten dan terukur.
Kepercayaan pemerintah terhadap Rudy tak berhenti di situ. Sejak Desember 2023, ia dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), posisi eselon I di luar struktur Kepolisian.
Penunjukan ini menunjukkan pengakuan atas kapasitas manajerialnya dalam menangani isu strategis seperti illegal fishing dan penyimpangan sektor kelautan.
Menanti Keputusan Presiden
Pada akhirnya, keputusan mengenai siapa yang akan memimpin Polri sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sugeng menekankan pentingnya soliditas di tubuh Polri siapapun yang akan ditunjuk.
“Pergantian Kapolri itu keniscayaan. Maka insan Polri harus kompak menjaga keutuhan, termasuk dalam proses pergantian pimpinan. Jangan ada kampanye hitam, lakukan kompetisi yang sehat,” pesannya.
Sugeng mengingatkan, perpecahan internal bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak senang dengan Polri
“Kalau internal tidak solid, yang diserang bukan individunya, tapi institusi Polri,” tegasnya.
Kini, mata publik tertuju ke Istana. Jika Komjen Rudy Heriyanto akhirnya terpilih, itu akan menjadi sinyal kuat bahwa kapasitas dan kualitas mampu menembus tradisi dan jalur konvensional. Sebuah langkah reformasi yang berpotensi mengubah wajah Polri di masa depan.
Keputusan kini ada di tangan Presiden. Dan sejarah menunjukkan, dalam setiap pemilihan Kapolri, kejutan selalu mungkin terjadi.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
