Sorot Merah Putih, Morowali – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan peninjauan terhadap sejumlah kegiatan latihan pertahanan terpadu di Morowali, Sulawesi Tengah. Agenda ini menitikberatkan pada evaluasi kesiapan prosedur pengamanan kedaulatan negara, terutama di kawasan yang berdekatan dengan Objek Vital Nasional (Obvitnas) seperti Bandara PT IMIP yang berada di jalur strategis ALKI II dan ALKI III.
Kunjungan ini dilakukan Sjafrie dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Simulasi Force Down: Uji Respons Pelanggaran Udara
Rangkaian kegiatan dimulai Rabu (19/11/2025) dengan penyaksian simulasi Force Down oleh Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas). Latihan ini menggambarkan prosedur penanganan pesawat asing atau black flight yang memasuki wilayah udara tanpa izin.
Simulasi tersebut menampilkan koordinasi antar matra TNI dan sinergi lintas sektor bersama Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat pengawasan bandara sebagai titik awal masuknya berbagai aktivitas lintas batas.
Latihan OP3U dan Operasi Maritim
Kegiatan dilanjutkan pada Kamis (20/11/2025) dengan demonstrasi Operasi Perebutan dan Pengamanan Pangkalan Udara (OP3U) oleh Yonko 466 Kopasgat. Setelah itu, TNI AL menampilkan latihan penindakan maritim oleh dua unsur KRI, yaitu KRI Bung Hatta-370 dan KRI Panah-626, yang difokuskan pada penegakan hukum di laut.
Menhan Sjafrie dalam keterangannya menyoroti adanya sejumlah “anomali” dalam regulasi yang menurutnya dapat menciptakan celah kerawanan pada keamanan ekonomi nasional. Ia menilai perlunya deregulasi serta penguatan pembangunan pertahanan di kawasan strategis.
Peringatan atas Aktivitas Ilegal
Sjafrie juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak aktivitas ilegal yang merugikan kekayaan negara. Ia menyinggung kembali kasus pertambangan ilegal di Bangka sebagai salah satu contoh dampak lemahnya pengawasan.
Seluruh hasil evaluasi dan temuan selama peninjauan di Morowali, kata Sjafrie, akan dilaporkan kepada Presiden RI.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Semua ketentuan harus ditegakkan tanpa melihat latar belakang,” ujarnya.
Ia memastikan kehadiran negara akan terus ditingkatkan, terutama dalam menjaga sumber daya alam dan menegakkan hukum di wilayah strategis.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
