Sorot Merah Putih, Makassar – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Indonesia kini memiliki kemampuan penuh untuk menangani bencana alam secara mandiri, termasuk proses pemulihan di wilayah Sumatra.
Menurut dia, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa penanganan bencana yang terjadi saat ini masih dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya dalam negeri.
“Bangsa kita sekarang sudah memiliki kemampuan sendiri, baik dari sisi peralatan angkut darat, laut, maupun udara, logistik, obat-obatan, hingga tenaga medis,” ujar Sjafrie di Makassar, Selasa (9/12/2025).
Ia menambahkan, dukungan tenaga medis dan relawan dari berbagai perguruan tinggi turut memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional yang kini berjalan terpadu. Kondisi ini dinilai berbeda jauh dibandingkan masa penanganan tsunami sebelumnya, ketika Indonesia masih sangat bergantung pada bantuan luar negeri.
“Dulu kita belum mandiri. Sekarang penanggulangan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bisa kita lakukan sendiri,” kata Sjafrie.
Terkait permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang membuka peluang masuknya bantuan asing, Sjafrie menjelaskan bahwa yang dimaksud bukanlah bantuan resmi dari negara lain.
“Itu adalah bantuan personal dari warga negara Tiongkok yang ingin membantu pencarian jasad korban. Bukan bantuan asing dalam konteks negara,” ujarnya.
DPR: Jika Tidak Mampu, Pemerintah Jangan Ragu Minta Bantuan
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah mempercepat penanganan pascabencana Sumatra, termasuk memastikan dukungan anggaran bagi daerah terdampak. Ia menerima laporan bahwa sejumlah pemerintah daerah menghadapi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini, mau tidak mau harus ada inisiatif dari pemerintah pusat, supaya bencana ini segera bisa kita tangani,” kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Kemenhub, KemenPU, Basarnas, BMKG, dan Korlantas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya percepatan penanganan, terutama karena ada wilayah yang masih terisolasi dan membutuhkan bantuan mendesak.
“Kami berharap sektor pembiayaan atau pendanaan bukanlah menjadi kendala utama, sehingga bencana ini bisa ditangani dengan baik,” ujarnya.
Lasarus juga mengingatkan bahwa perdebatan mengenai status bencana tidak boleh menghambat langkah cepat pemerintah.
“Silakan pemerintah mau menetapkan status ini seperti apa. Yang penting bagi kami adalah tangani dengan cepat,” katanya.
Ia menambahkan, jika kemampuan pemerintah terbatas, tidak perlu ragu meminta bantuan pihak lain.
“Kalau kita tidak mampu, enggak usah malu, kita minta pertolongan dari pihak manapun. Masyarakat di lokasi bencana membutuhkan kehadiran cepat negara,” kata Lasarus.
Mendagri Usulkan Tambahan Anggaran Daerah, Presiden Prabowo Setujui Rp 4 Miliar Per Kabupaten/Kota
Presiden Prabowo Subianto menyetujui permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penambahan anggaran untuk kabupaten/kota terdampak bencana Sumatra.
Dalam rapat terbatas penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (7/12/2025), Tito melaporkan bahwa anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota sudah hampir habis.
“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” kata Tito.
Ia menyebut beberapa provinsi di luar Sumatra telah menyalurkan bantuan senilai total Rp 34 miliar, termasuk Rp 3 miliar untuk Lhokseumawe. Meski demikian, kebutuhan di lapangan masih besar.
“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten ini karena kondisi tipis betul, bisa dibantu Rp 2 miliar untuk pegangan mereka,” ujar Tito.
Presiden Prabowo langsung menyetujui permintaan tersebut, bahkan menggandakan usulan anggaran.
“Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten, saya kasih Rp 4 miliar,” kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo meminta kebutuhan pemerintah provinsi yang terdampak bencana dihitung secara terpisah. Provinsi dengan tingkat kerusakan paling parah akan menerima hingga Rp 20 miliar.
“Provinsi yang paling besar kerusakannya kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatra Utara berapa, gubernurnya suruh ketemu saya,” ujarnya.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
