Dengan paradigma baru itu, beber Viva Yoga, akan berdampak terhadap pergeseran indikator keberhasilan program yaitu peningkatan produktivitas SDM dan penambahan nilai ekonomi di kawasan transmigrasi.
Maka ,sebut Viva Yoga, dibutuhkan upaya pendataan dan digitalisasi ketransmigrasian melalui inventarisir Hak Pengelolaan (HPL) Kawasan Transmigrasi serta inventarisir Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) yang berada di atas HPL yang sekarang sudah ada 53 badan usaha terdaftar.
Kelengkapan IPT dan HPL, sambung Viva Yoga, akan menjadi basis data untuk pengembangan peluang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga transmigran dan warga sekitar kawasan.
Dapat disimpulkan, lanjut Viva Yoga, pengembangan Kawasan Transmigrasi dan pemberdayaan warga transmigran tidak perlu sepenuhnya bergantung pada sempitnya ruang fiskal anggaran pemerintah. Bahkan diharapkan Kementerian Transmigrasi justru bisa berkontribusi pada keuangan negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sosok pria yang dibesarkan di lingkungan keluarga Muhammadiyah Lamongan ini optimis , paradigma transmigrasi yang baru adalah mimpi kita bersama untuk mewujudkan Transmigrasi sebagai Program pembangunan yang tetap relevan di tengah modernisasi dan kemajuan teknologi.
”Semangat transmigrasi dalam membangun Indonesia tidak boleh bermaksud untuk mengkotak-kotakan pembangunan”, ujarnya. ”Niat dan tekad untuk membangun Ibu Pertiwi sudah sepantasnya terpatri dalam sanubari kita masing-masing,” tambahnya.
Namun sayang, perbincangan seru itu terpotong karena, ucap mbak Sandra, sekretaris pribadinya, Pak Menteri sudah menunggunya di ruang rapat. Toh begitu sebelum berpisah kami sempat foto-foto. **
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
