Sorot Merah Putih, Garut – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi II, Dede Kusdinar, tampil sebagai salah satu penggerak utama akselerasi kebijakan pembangunan berbasis desa di Kabupaten Garut.
Dengan pendekatan visioner dan terukur, Dede menginisiasi integrasi tiga program strategis nasional, KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus), Koperasi Merah Putih, dan Program MBG (Makan Bergizi Gratis)sebagai fondasi baru bagi kebangkitan ekonomi, kedaulatan pangan, dan kesehatan masyarakat desa.
Dalam forum konsolidasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Gerakan Masyarakat Prabowo Subianto (Gema PS) di Garut, Senin (24/6), Dede menegaskan bahwa era Presiden Prabowo Subianto adalah momentum emas untuk mengembalikan kedaulatan desa sebagai subjek pembangunan nasional.
“Prabowo hadir untuk rakyat. Desa harus jadi subjek utama pembangunan nasional. Kita mulai dengan KHDPK sebagai legalisasi hak kelola, koperasi sebagai alat distribusi, dan MBG sebagai jaminan gizi rakyat. Tiga program ini harus dikunci jadi satu gerakan besar,” tegas Dede.
KHDPK hadir sebagai respons atas ketimpangan akses masyarakat terhadap kawasan hutan negara. Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021, masyarakat kini diberi hak legal untuk mengelola hutan secara produktif dan lestari. Bagi Dede, ini bukan sekadar regulasi, tetapi koreksi historis atas marginalisasi rakyat desa selama puluhan tahun.
“Melalui KHDPK, desa diberi peran bukan hanya untuk menjaga, tetapi juga memanfaatkan dan menikmati hasil hutan. Ini koreksi historis, dan DPC Gema PS Kabupaten Garut sedang mengawal legalisasi kelembagaannya,” ujar Dede.
Koperasi Merah Putih: Sistem Ekonomi Kerakyatan Berbasis Desa
Sebagai kelanjutan dari hak kelola KHDPK, Koperasi Merah Putih berperan sebagai instrumen distribusi hasil produksi desa — mulai dari hasil hutan bukan kayu, pertanian, peternakan hingga produk UMKM lokal. Koperasi ini dirancang untuk menghapus ketergantungan petani pada tengkulak dan menciptakan sistem distribusi yang adil.
“Kita harus bebaskan petani dari tengkulak dan sistem distribusi yang tidak adil. Koperasi Merah Putih adalah jawabannya. Kita bangun sistem ekonomi rakyat dari bawah, bukan dari konglomerasi,” kata Dede penuh semangat.
MBG: Program Gizi, Produksi, dan Daya Beli
Program MBG (Makan Bergizi Gratis) tidak hanya memperhatikan kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita, tetapi juga memperkuat ekonomi desa dengan memanfaatkan bahan pangan dari produksi lokal, termasuk beras, telur, sayuran, dan daging dari petani dan peternak desa.
“Kita siapkan sistem agar MBG ini menyerap beras lokal, telur rakyat, sayuran dari KHDPK, daging dari peternak desa. Jadi selain memberi makan sehat, ini juga memberi penghasilan bagi masyarakat,” jelas Dede.
Sinkronisasi Kebijakan Pusat ke Daerah
Sebagai legislator Komisi II DPRD Jawa Barat, Dede Kusdinar menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan dari tingkat nasional hingga desa.
Ia mendorong agar integrasi KHDPK, koperasi, dan MBG masuk ke dalam RPJMD provinsi dan kabupaten, termasuk melalui:
Penguatan legalitas kelembagaan KHDPK dan koperasi;
Dukungan APBD untuk infrastruktur produksi dan distribusi desa;
Pengembangan pasar digital dan logistik terpadu;
Kolaborasi antarinstansi dalam ekosistem ekonomi desa.
“Kita pastikan desa tidak kerja sendiri. Negara harus bantu. Inilah esensi dari pembangunan di bawah Prabowo: adil, bergizi, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Sinergi antara KHDPK, Koperasi Merah Putih, dan MBG menjadi simbol transformasi dari desa sebagai objek menjadi pelaku utama pembangunan nasional. Dengan kepemimpinan lokal seperti Dede Kusdinar, visi besar Prabowo Subianto tidak berhenti di Jakarta, melainkan menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil di pelosok negeri.
“Ini bukan mimpi. Ini kerja nyata. Desa adalah masa depan bangsa, dan Prabowo memberi kita mandat untuk menjaganya,” pungkas Dede Kusdinar.*
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
