Sorot Merah Putih, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan pentingnya ruang digital sebagai platform strategis untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik melalui gelaran Festival Media Digital Pemerintah (FMDP) 2025 di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Mengusung tema “Partisipasi Publik di Ruang Digital: Sinergi untuk Transparansi”, kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan ruang digital menjadi kanal strategis publik guna mengawasi, memberikan masukan, dan menjaga integritas penyelenggaraan negara.
“Kini publik bukan sekadar penerima informasi, tapi mitra aktif guna mengawasi dan memberi masukan bagi integritas penyelenggaraan negara,” ujar Ibnu.
Lebih lanjut, Ia menilai sinergi humas pemerintah merupakan kunci membangun komunikasi terbuka, kolaboratif, serta adaptif terhadap perubahan.
Menurutnya, tantangan humas pemerintah saat ini bukan hanya menyampaikan pesan, tapi membangun kepercayaan publik di tengah banjir informasi dan disinformasi.
Dengan demikian, FMDP menjadi wadah guna memperkuat kapasitas bersama antarinstansi dalam menghadapi tantangan tersebut. Cara itu dapat dilakukan dengan memperkuat sinergi antarhumas pemerintah, dan mendorong kolaborasi dalam membangun komunikasi publik transparan dan berintegritas.
Bagi KPK, FMDP bukan sekadar forum berbagi praktik, tapi strategi memperkuat trisula pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Pada sisi edukasi, pemanfaatan platform video TikTok, YouTube, hingga podcast dinilai efektif menjangkau generasi muda.
Pada ada ranah pencegahan, FMDP menampilkan inovasi komunikasi layanan publik, kanal pengaduan, hingga keterbukaan proses administrasi.
Sementara, di sisi penindakan, humas pemerintah berperan memastikan transparansi proses hukum, agar publik percaya pada institusi yang bekerja untuk mereka.
Ruang Digital: Peluang, Tantangan, Sinergi
Dengan 143 juta pengguna media sosial di Indonesia atau setara dengan 50,2 persen populasi, ruang digital telah menjadi ruang publik yang tidak dapat diabaikan.
Rata-rata penggunaan media sosial 3 jam 10 menit per hari (Data We Are Social 2025), menunjukkan betapa strategisnya kanal digital sebagai arena dialog dan pengawasan sosial.
Bagi Ibnu, hal ini sangat efektif dalam meningkatkan integritas dan kejujuran yang bersifat antikorupsi.
“Kita laksanakan dan manfaatkan positif secara bijak, sehingga hal-hal itu dapat menyebar. Jadi, peran bapak ibu sangat besar,” tegasnya.
Namun, Ibnu mengingatkan adanya tantangan besar seperti disinformasi, mis intervensi, dan dinamika opini yang tidak selalu sehat.
Hal ini, menuntut humas pemerintah memperkuat kapasitas mendengar, berdialog, merespons secara akuntabel, memperkuat literasi digital, serta menggunakan platform digital secara bertanggung jawab.
“Kolaborasi lintas sektor dan penggunaan kreatif platform digital menjadi kekuatan baru dalam memperkuat partisipasi publik,” ujarnya.
FMDP 2025 tidak hanya menghadirkan jajaran KPK, tapi perwakilan Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PT Kereta Api Indonesia (KAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta lebih dari 60 humas kementerian, lembaga, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah.
Kehadiran ini menggambarkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
KPK berharap inovasi dan praktik baik ini, dapat direplikasi secara luas, sehingga ruang digital benar-benar menjadi sarana pengawasan publik yang efektif dan berkelanjutan.
Dengan ini, diharapkan mampu menghilangkan benturan kepentingan. Ini salah satu fungsi pencegahan,” ungkap Ibnu.
KPK memandang partisipasi publik di ruang digital sebagai kebutuhan, bukan pilihan. Dengan komunikasi dua arah, masyarakat tidak hanya menjadi audiens, tetapi co-creator dalam pengelolaan isu dan kebijakan.
Ibnu berharap, momen ini melahirkan lahir berbagai praktek komunikasi publik dari kementerian lembaga pemerintah daerah.
“Kolaborasi lintas sektor dan media sosial menjadi kekuatan baru untuk memperkuat partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.
Selain jajaran KPK, hadir dalam kegiatan Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro; Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi Dan Budaya Komdigi, Molly Prabawati; Vice President Public Relations PT KAI, Anne Purba; dan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Dr. Abdul Muhari, sekitar 60 orang perwakilan humas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta BUMN/BUMD sebagai peserta kegiatan.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
