Sorot Merah Putih, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya penguatan integritas pimpinan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai fondasi utama menjaga kredibilitas riset, di tengah meningkatnya kompleksitas risiko korupsi di sektor tersebut.
Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan “Penguatan Antikorupsi untuk Pimpinan BRIN Berintegritas (PAKU Integritas BRIN)” yang digelar di Kantor Pusat BRIN, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, sektor riset memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap konflik kepentingan karena besarnya diskresi dan kewenangan yang dimiliki para pimpinan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Di institusi berbasis riset seperti BRIN, integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi menjadi fondasi kredibilitas ilmu pengetahuan,” ujar Ibnu.
Ia menekankan, pencegahan korupsi di lingkungan BRIN harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam tata kelola, bukan sekadar pemenuhan administratif.
“Integritas pimpinan menjadi faktor penentu kepercayaan publik terhadap hasil riset dan inovasi nasional,” tegasnya.
KPK juga menyoroti penurunan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) BRIN dari 82,29 pada 2025 menjadi 74,32 pada 2026. Penurunan ini menempatkan BRIN dalam kategori “waspada” dan menjadi sinyal perlunya langkah konkret memperkuat budaya antikorupsi di lembaga strategis tersebut.
Selain itu, Ibnu mengingatkan masih adanya tantangan dalam membangun budaya integritas di instansi pemerintah, terutama praktik yang menormalisasi pelanggaran kecil maupun benturan kepentingan.
Untuk mengatasi hal tersebut, KPK mendorong pimpinan BRIN menjadi teladan dalam menanamkan nilai antikorupsi sebagai budaya kerja. Sejumlah strategi yang ditawarkan meliputi penguatan manajemen risiko korupsi, peningkatan kesadaran kolektif untuk saling mengingatkan, serta kemampuan mendeteksi dini titik rawan di setiap unit kerja.
“Pimpinan harus berani mengambil keputusan secara objektif tanpa dipengaruhi relasi pribadi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menilai integritas kerap dianggap sederhana, padahal menjadi tantangan nyata dalam praktik. Ia menyebut integritas justru diuji ketika ada peluang untuk menyimpang, bukan saat berada dalam pengawasan.
“Kita memiliki kesempatan untuk menyimpang, namun memilih tetap lurus sebagai institusi strategis. Kredibilitas ilmu pengetahuan harus dijaga, karena kualitas riset tidak hanya ditentukan metodologi, tetapi juga kejujuran dan objektivitas,” kata Amarulla.
Ia menegaskan BRIN tidak hanya dituntut unggul dalam menghasilkan inovasi, tetapi juga harus menjadi teladan dalam penerapan nilai integritas.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, program PAKU Integritas dirancang untuk membekali pimpinan BRIN dengan pemahaman mendalam terkait tindak pidana korupsi serta cara menghadapi dilema integritas.
Kegiatan ini juga menggunakan metode interaktif, seperti “Pohon Harapan Integritas”, untuk mendorong komitmen nyata di setiap unit kerja.
Sebanyak 153 pimpinan BRIN mengikuti kegiatan ini, mulai dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, hingga kepala organisasi dan pusat riset.
KPK menilai para pimpinan tersebut memegang peran strategis dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran riset, serta penguatan tata kelola inovasi nasional.*
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
