Tak Ada Sosialisme Indonesia Tanpa Hilirisasi dan Industrialisasi

oleh :
Bin Bin Firman Tresnadi
Nalar Bangsa Institute

Sorot Merah Putih – Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Ketika konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memanas, yang sebenarnya sedang terguncang bukan hanya kawasan Timur Tengah—melainkan jantung peradaban energi global. Selat Hormuz, jalur distribusi minyak dunia, menjadi titik rawan yang setiap saat bisa memicu lonjakan harga energi dan krisis pasokan.

Bagi Indonesia, ini bukan sekadar isu luar negeri. Ini adalah alarm keras: bahwa ketergantungan pada impor energi adalah bentuk nyata dari ketidakmerdekaan ekonomi. Dan di sinilah letak persoalan ideologis kita.

Sosialisme Indonesia tidak bisa dibangun dari slogan. Ia harus berdiri di atas struktur produksi nasional yang kuat—yang menguasai sumber daya, mengolahnya, dan mendistribusikannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanpa hilirisasi, kita hanya bangsa pengekspor bahan mentah. Tanpa industrialisasi, kita hanya pasar bagi produk negara lain. Artinya: tanpa dua agenda ini, sosialisme Indonesia hanya ilusi.

Selama ini kita terlalu lama terjebak dalam model ekonomi ekstraktif—menjual nikel mentah, batubara mentah, bahkan potensi energi mentah—lalu membeli kembali dalam bentuk barang jadi dengan harga berlipat. Ini bukan kedaulatan. Ini ketergantungan yang dilegalkan.

Krisis Energi Global: Momentum atau Ancaman

Perang yang melibatkan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iran telah mendorong volatilitas harga minyak dunia dan mengancam rantai pasok energi global.

Indonesia, yang masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari, berada dalam posisi rentan terhadap gejolak tersebut.

Pemerintah tidak tinggal diam. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan percepatan elektrifikasi dan pengurangan ketergantungan pada BBM impor sebagai respons atas situasi ini.

Dalam salah satu pernyataannya, Presiden menegaskan arah politik energi nasional: “Saya sudah kasih keputusan politik, dalam waktu sesingkat-singkatnya paling lambat 2 tahun, kita harus punya tenaga surya 100 GW”.

Pernyataan ini bukan sekadar target teknokratik. Ini adalah deklarasi ideologis: bahwa Indonesia harus keluar dari jebakan impor energi dan masuk ke era kemandirian berbasis industrialisasi energi.

Hilirisasi: Jalan Memutus Rantai Ketergantungan

Hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi—ia adalah strategi pembebasan nasional. Ketika nikel diolah menjadi baterai, ketika sawit diubah menjadi biofuel, ketika energi surya diproduksi dalam negeri—maka nilai tambah tidak lagi dinikmati oleh negara lain, tetapi oleh rakyat Indonesia sendiri.

Presiden Prabowo telah mendorong puluhan proyek hilirisasi strategis bernilai ratusan triliun rupiah sebagai fondasi transformasi ini. Ini menunjukkan bahwa negara mulai bergerak dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis industri.

Namun harus ditegaskan: hilirisasi tanpa industrialisasi adalah setengah jalan.

Industrialisasi: Mesin Sosialisme Modern

Industrialisasi adalah alat produksi modern. Tanpa itu, tidak mungkin ada distribusi keadilan. Sosialisme Indonesia tidak identik dengan nasionalisasi semata, tetapi dengan kemampuan negara mengendalikan rantai produksi—dari hulu ke hilir—dengan efisiensi, teknologi, dan keberpihakan pada rakyat.

Industrialisasi energi, khususnya, menjadi kunci. Elektrifikasi transportasi, pembangunan energi terbarukan, hingga konversi pembangkit diesel adalah langkah konkret menuju kedaulatan energi. Dalam konteks krisis global, ini bukan pilihan—ini keharusan.

Krisis global hari ini membuka satu kebenaran yang tidak bisa lagi disangkal: negara yang tidak menguasai industrinya sendiri akan selalu menjadi korban dari permainan geopolitik global.

Indonesia harus memilih. Tetap menjadi penonton dalam rantai pasok global, atau menjadi pemain utama dengan kekuatan industri nasional.

Sosialisme Indonesia, jika ingin benar-benar hidup, tidak bisa berdiri di atas pidato. Ia harus berdiri di atas pabrik, smelter, pembangkit listrik, dan teknologi.

Karena pada akhirnya, kedaulatan bukan ditentukan oleh seberapa keras kita berbicara-tetapi oleh seberapa kuat kita memproduksi.

Dan di era krisis energi global ini, hanya bangsa yang berindustri yang akan bertahan.*