Sorot Merah Putih, Jakarta – Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, mendesak pemerintah segera membuka dan menindaklanjuti hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang hingga kini belum disampaikan secara transparan kepada publik. Kejelasan langkah lanjutan dinilai krusial agar agenda reformasi kepolisian tidak berhenti sebatas rekomendasi.
KPRP sendiri dibentuk dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 7 November 2025 sebagai bagian dari upaya mempercepat pembenahan institusi Polri.
Dalam bulan pertama, komisi fokus menyerap aspirasi publik melalui audiensi dengan masyarakat, akademisi, dan kelompok sipil untuk mengidentifikasi persoalan mendasar di tubuh kepolisian.
Memasuki Desember 2025, KPRP mulai mengolah berbagai masukan tersebut dan menyusun arah awal kebijakan reformasi. Sejumlah isu prioritas mengemuka, mulai dari pembenahan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penataan aspek kelembagaan.
Pada 7 Januari 2026, komisi menggelar rapat pleno guna mengonsolidasikan hasil penyerapan aspirasi sekaligus mematangkan rumusan kebijakan. Dari proses ini, mulai tergambar peta jalan reformasi, baik yang dapat dilakukan secara internal oleh Polri maupun yang membutuhkan dukungan regulasi dan keputusan politik.
Komisi menargetkan seluruh format dan arah kebijakan rampung pada akhir Januari 2026. Secara substansi, hasil kerja telah dirumuskan.
Namun, hingga kini belum ada konfirmasi publik yang kuat terkait penyerahan laporan final kepada Presiden maupun publikasi resmi kepada masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Hasanuddin menegaskan pentingnya transparansi sebagai langkah awal.
“Pemerintah perlu segera membuka hasil kerja komisi kepada publik agar masyarakat mengetahui arah kebijakan reformasi Polri secara jelas,” kata Hasanuddin, Sabtu (11/4/2026).
Ia juga menekankan bahwa tanpa tindak lanjut konkret, rekomendasi yang telah disusun berpotensi menjadi dokumen administratif semata tanpa dampak signifikan terhadap perbaikan institusi kepolisian.
Menurutnya, momentum reformasi tidak boleh terlewatkan. SIAGA 98 mendorong adanya perubahan nyata, baik dari sisi internal organisasi, budaya kelembagaan, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam konteks itu, kami (SIAGA 98) memandang penting adanya penyegaran kepemimpinan di tubuh Polri sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi yang lebih kredibel dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan capaian di bawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo,” tandas Hasanuddin.*
Berita telah tayang di Kabariku.com
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
