Sorot Merah Putih, Jakarta – Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 1998 (SIAGA 98), Hasanuddin, menegaskan bahwa seluruh atribut dan identitas badan usaha milik negara harus tetap menggunakan nama dan simbol “BUMN”, bukan “BPI Danantara”.
Hasanuddin menilai, langkah reformasi kelembagaan melalui pembentukan BP BUMN dan BPI Danantara tidak boleh mengaburkan status kepemilikan dan jati diri perusahaan negara.
“BUMN adalah milik negara, bukan milik lembaga pengelola investasi. Karena itu, identitasnya tidak boleh diubah atau diganti dengan nama Danantara,” ujar Hasanuddin di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Hasanuddin menjelaskan, pembentukan BP BUMN bertujuan memperkuat fungsi regulator yang mengatur arah kebijakan, melakukan pengawasan, serta menjamin seluruh langkah BUMN tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
Sementara BPI Danantara berperan sebagai operator atau pengelola investasi yang diberi mandat mengoptimalkan nilai ekonomi, efisiensi, dan daya saing BUMN di tingkat global.
Namun, ia menegaskan, pembagian fungsi antara regulator dan operator tidak mengubah kepemilikan aset negara. Negara tetap memegang saham Seri A Dwiwarna (golden share) sebagai simbol kedaulatan dan kendali strategis terhadap seluruh BUMN.
“Danantara hanya pengelola, bukan pemilik. Semua entitas bisnis itu tetap milik negara,” tegasnya.
Hasanuddin juga mengingatkan agar seluruh atribut kelembagaan – mulai dari logo, papan nama, seragam, dokumen korporasi, hingga komunikasi publik – tetap mencantumkan identitas BUMN.
Menurutnya, menjaga atribut tersebut berarti menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara.
“Nama dan lambang BUMN punya nilai historis dan konstitusional. Itu simbol keberpihakan negara kepada rakyat, bukan sekadar label perusahaan,” ujarnya.
Hasanuddin menambahkan, BP BUMN dan BPI Danantara wajib memastikan proses transformasi kelembagaan tidak menghapus identitas BUMN, karena merupakan bagian dari kedaulatan.
“Reformasi tata kelola harus dijalankan secara hati-hati, transparan, dan tetap menempatkan BUMN sebagai alat kedaulatan ekonomi serta penggerak kemakmuran rakyat,” tutup Hasanuddin.***
Berita telah tayang di Kabariku.com
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
