Sorot Merah Putih, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Pertemuan tersebut membahas percepatan penyediaan rumah subsidi yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit,” ujar Maruarar seusai pertemuan.
Realisasi Program Rumah Subsidi 2025
Dalam laporannya, Maruarar menyampaikan progres positif realisasi program rumah subsidi. Hingga 15 September 2025, penyaluran rumah subsidi sudah mencapai lebih dari 221 ribu unit.
“Dari 1 Januari sampai 15 September, ini yang sudah diserahkan 175.662 unit. Kemudian kategori sedang pembangunan, ready stock, persetujuan kredit, dan akad kredit ada 45 ribu. Jadi totalnya 221.047 unit,” jelasnya.
Selain membahas capaian program, Menteri PKP juga memperkenalkan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun.
Program ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat dari sisi suplai maupun permintaan.
“Itu dari segi suplai ada Rp117 triliun yang bisa dimanfaatkan kontraktor, developer, dan toko bangunan. Bunganya disubsidi 5 persen, jadi kalau biasanya pinjam di bank 11 persen, sekarang cukup 6 persen,” ungkap Maruarar.
Dari sisi permintaan, KUR Perumahan juga diarahkan bagi pelaku usaha mikro yang menggunakan rumahnya sebagai tempat usaha, seperti homestay, rumah makan, atau warung.
“Pak Prabowo sangat concern, bunganya hanya 6 persen dengan plafon hingga Rp500 juta. Ini ditujukan agar UMKM yang berusaha di rumah bisa berkembang sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya.
Koordinasi Lintas Kementerian
Maruarar menegaskan, program KUR perumahan lahir dari koordinasi lintas kementerian dengan dukungan penuh Presiden Prabowo.
Menurutnya, langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah melawan praktik pinjaman rentenir yang merugikan masyarakat kecil.
“Belum pernah ada KUR perumahan sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Jadi ini terobosan banget, dan kami sudah bekerja sama sesuai arahan Presiden untuk membuat program yang melawan rentenir,” tegas Maruarar.
Dengan peningkatan kuota rumah subsidi dan hadirnya KUR Perumahan, pemerintah optimistis target penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat dapat tercapai lebih cepat.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
