Sorot Merah Putih, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat langkah pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini ditandai dengan audiensi Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaganya tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memberi perhatian serius pada upaya pencegahan. KPK melakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi titik rawan korupsi serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem agar pelayanan haji semakin transparan dan akuntabel.
“KPK berharap melalui pendekatan penindakan dan pencegahan, perbaikan penyelenggaraan haji sebagai salah satu layanan publik bisa lebih optimal,” ujar Budi.
Budi menambahkan, KPK selalu terbuka untuk bersinergi dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sementara itu, Gus Irfan tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 13.47 WIB dan langsung mengikuti pertemuan dengan pimpinan KPK. Audiensi ini dipandang sebagai langkah penting pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan haji bebas dari praktik penyimpangan.
Langkah ini juga berlangsung di tengah penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 yang sedang diusut KPK. Kasus tersebut, yang mulai disidik sejak Agustus 2025, melibatkan sejumlah pihak termasuk mantan Menteri Agama. Kerugian negara dari kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Selain KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyoroti adanya kejanggalan dalam distribusi kuota tambahan haji 2024 yang dinilai tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola ibadah haji melalui langkah preventif, koordinasi dengan lembaga terkait, serta penerapan aturan hukum yang tegas. Audiensi dengan KPK menjadi salah satu upaya nyata untuk memastikan pelayanan haji berjalan transparan, adil, dan berpihak kepada jamaah.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
