Sorot Merah Putih, Jakarta – Dalam momentum peringatan 27 tahun Reformasi, aktivis 98 Joko Priyoski atau yang akrab disapa Jojo kembali menegaskan komitmennya terhadap semangat perjuangan anti-Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dalam diskusi publik bertajuk Aktivis 98 Bicara: Refleksi 27 Tahun Reformasi “Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN, Mimpi atau Kenyataan???” berlangsung di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (30/5/2025), Jojo yang juga Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi), memberikan refleksi kritis terhadap arah pemerintahan saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto.
BacaLainnya
Jojo menyambut baik langkah awal Prabowo dalam membenahi BUMN, terutama mendorong sinergi antar perusahaan negara di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan jajaran baru yang akan ditunjuk.
Namun, ia menekankan bahwa reformasi BUMN harus menyentuh akar persoalan, termasuk membersihkan institusi dari aktor-aktor yang terindikasi terlibat dalam mafia dan korupsi masa lalu.
“Kalau mafia pupuk masih diberi ruang, itu bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita Reformasi. Presiden Prabowo harus tegas. Ini ujian awal bagi komitmen anti-KKN pemerintahan baru,” tegas Jojo.
Sebagai aktivis yang terlibat langsung dalam gerakan 1998 melalui Forum Kota (Forkot), Jojo mengaku masih konsisten dalam gerakan anti-korupsi.
Meski menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo, ia menegaskan akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang dari semangat Reformasi.
“Saya masih turun ke jalan, masih lantang mengkritisi pemerintah. Kita dukung perubahan, tapi juga harus jujur menolak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Jojo juga mengkritik komposisi kabinet Prabowo yang masih diwarnai nama-nama kontroversial.
“Menurut saya, masih ada Menteri yang belum selesai urusan masa lalunya, misal kasus suap haji, mafia minyak goreng, perjudian. Ini jadi PR besar. Pemerintah harus fokus bersihkan kabinet dulu,” katanya.
Isu rangkap jabatan oleh Wakil Menteri juga menjadi sorotan, Jojo menilai praktik ini melanggar prinsip integritas pelayanan publik dan bertentangan dengan semangat Reformasi.
“Wamen itu bukan Superman. Kalau pegang perusahaan, kapan bantu Menterinya? Ini penyalahgunaan wewenang dan pemborosan uang negara,” kecamnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jojo juga mengingatkan agar sesama aktivis Reformasi yang kini berada dalam kekuasaan tidak terlena dan tetap menjunjung idealisme perjuangan.
“Teman tetap teman. Tapi kalau salah, tetap saya kritik. Jangan korupsi dibungkus solidaritas,” tutupnya.
Melalui panggung ini, Jojo dan jaringan Aktivis 98 menyerukan agar semangat Reformasi tidak mati. Pemerintahan Prabowo diharapkan menjadikan anti-KKN bukan sekadar retorika, melainkan sebagai arah kebijakan nyata menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Diskusi ini dipandu oleh Bandot Malera, Aktivis 98 (Perbanas), dengan pemantik diskusi Aznil Tan, Aktivis 98 (UMB), serta menghadirkan para aktivis 98 sebagai narasumber diantaranya: Hasanuddin (Pijar Indonesia), Antonius Danar (Perbanas), M. Ridwan (UPN Veteran), Ahmad Nasir (Universitas Assafi’iyah), Joko Priyoski (UNAS), dan Ucok Sky Khadafi (UNIJA).*
Baca juga :
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
