Sorot Merah Putih, Jakarta – Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) menegaskan percepatan pembangunan ekonomi karbon menjadi kunci utama dalam mendorong transisi energi hijau nasional, khususnya untuk meningkatkan daya saing energi panas bumi di tengah dominasi energi fosil.
Ketua Umum ADPPI, Hasanuddin, menyatakan tanpa intervensi kebijakan melalui instrumen ekonomi karbon seperti perdagangan karbon dan insentif berbasis emisi, energi bersih akan terus menghadapi ketimpangan dalam struktur pasar energi nasional.
“Ekonomi karbon bukan sekadar instrumen pengendalian emisi, tetapi juga mekanisme koreksi pasar yang strategis. Dengan memberi harga pada karbon, pemerintah dapat mendorong investasi energi rendah emisi sekaligus mempercepat transformasi ekonomi berkelanjutan,” ujar Hasanuddin. Rabu (29/4/2026).
ADPPI memandang penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai momentum strategis untuk memperkuat arah kebijakan lingkungan dan transisi energi.
Menurut Hasanuddin, tantangan utama pengembangan panas bumi di Indonesia bukan terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kebijakan dan insentif ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak.
“Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia yang dapat menjadi tulang punggung kemandirian energi nasional,” ucapnya.
Dalam kerangka tersebut, Hasanuddin menjelaskan, peran Kementerian Lingkungan Hidup menjadi sangat penting dalam mengarahkan kebijakan pengendalian emisi dan instrumen ekonomi lingkungan.
Meskipun pengembangan panas bumi berada dalam kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), keberhasilan akselerasinya sangat ditentukan oleh kebijakan lintas sektor-terutama melalui instrumen ekonomi karbon yang berada dalam domain kebijakan lingkungan.
“Bahwa pembangunan sistem ekonomi karbon-melalui mekanisme seperti perdagangan karbon dan insentif berbasis emisi—harus segera dipercepat dan diperkuat,” jelasnya.
Hasanuddin enegaskan, integrasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penentu dalam menciptakan ekosistem energi berkelanjutan.
“Dengan kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang konsisten, kami yakin ekonomi karbon dapat menjadi pengungkit utama percepatan energi hijau sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional,” pungkas Hasanuddin.*
Berita telah tayang di Kabariku.com
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
