Sorot Merah Putih, Jakarta – Menyikapi gelombang unjuk rasa dan insiden yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini, mantan aktivis 1998 sekaligus Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi, atau akrab disapa Cak Farkhan, menyampaikan keprihatinan mendalam.
Ia juga mengungkapkan belasungkawa atas meninggalnya delapan orang dalam berbagai insiden yang terjadi, sebagaimana dilaporkan sejumlah media.
Dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025), Cak Farkhan menegaskan bahwa situasi yang terjadi saat ini seharusnya menjadi momentum bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan refleksi dan pembenahan menyeluruh.
“Selama ini rakyat memandang DPR belum sepenuhnya menjalankan amanat reformasi. Meski Indonesia sudah lebih dari dua dekade meninggalkan era Orde Baru, praktik politik di parlemen masih kerap diwarnai transaksi kepentingan dan belum mencerminkan aspirasi rakyat secara optimal,” ujarnya.
Kritik Keras Politik Transaksional di DPR
Cak Farkhan mengungkapkan bahwa harapan besar terhadap DPR pascareformasi ternyata belum sepenuhnya terwujud.
“Pada masa Orde Baru, DPR berperan lebih sebagai pengesah kebijakan pemerintah. Setelah reformasi, kita berharap terjadi perubahan mendasar. Namun kenyataannya, politik transaksional masih sering mendominasi, sehingga fungsi representasi rakyat menjadi terdistorsi,” paparnya.
Ia juga menyoroti gaya hidup anggota legislatif yang dinilai semakin jauh dari realitas kehidupan masyarakat.
Menurutnya, gaji, tunjangan, dan fasilitas yang besar justru membuat DPR tampak sebagai kelompok elite yang terpisah dari rakyat.
“Sebagai perbandingan, di banyak negara lain para anggota legislatif hidup sederhana, ada yang bersepeda ke kantor, bahkan tinggal di rumah kontrakan. Sementara di Indonesia, pola hidup anggota DPR justru menonjolkan kemewahan dan privilege,” tegasnya.
Partai Politik jadi Akar Masalah
Cak Farkhan menekankan bahwa perbaikan DPR harus dimulai dari transformasi mendasar dalam tata kelola partai politik.
“Partai politik seharusnya menjadi institusi penjernih demokrasi. Namun dalam praktiknya, justru semakin oligarkis. Mekanisme rekrutmen dan kaderisasi yang sehat tidak berjalan dengan baik,” katanya.
Ia juga menyinggung motivasi sebagian besar calon legislatif yang maju ke parlemen.
“Banyak yang tidak didorong oleh semangat memperjuangkan rakyat, melainkan lebih untuk membangun karier politik dan mencari keuntungan pribadi,” ungkapnya.
Sebagai pelaku gerakan reformasi 1998, Farkhan mendesak seluruh anggota DPR melakukan pembenahan serius untuk mengembalikan kepercayaan publik, memulihkan marwah lembaga, dan memastikan DPR kembali pada fungsi representasi rakyat seutuhnya.
“Transformasi kelembagaan DPR harus berawal dari perbaikan fundamental di tubuh partai politik. Tanpa pembenahan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang transparan dan berintegritas, mustahil lahir anggota dewan yang benar-benar mengabdi untuk rakyat,” ujarnya.
Cak Farkhan juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas DPR dalam menjalankan fungsinya.
“Perbaikan dimulai dari partai politik, tetapi pengawasan harus datang dari seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan demikian, cita-cita reformasi dapat terwujud dan tidak terus dikhianati,” pungkasnya.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
