sorotmerahputih.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan serangkaian penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI).
Pasca menggeledah sejumlah ruangan di Kantor BI, Thamrin, Jakarta pada Senin malam hingga Selasa dini hari (16-17 Desember) kemarin, Tim penyidik KPK akan menjadwalkan pemanggilan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dan lainnya untuk mengklarifikasi temuan sejumlah barang bukti.
Terkait serangkaian kegiatan tersebut, Simpul Aktivis Angkatan 98 (SIAGA 98) mendukung penyidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dana Corpore Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia.
“Kami berharap, KPK mengusut tuntas tidak hanya pada realisasi anggaran CSR tersebut, tetapi juga pada pengambilan kebijakan keputusan alokasi anggaran tersebut,” kata Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98, Rabu (18/12/2024).
“Sebab dengan mengusut pada kebijakan alokasi anggaran tersebut, dapat ditemukan apakah ada pejabat di Bank Indonesia yang terlibat,” lanjutnya menegaskan.
Menurut aktivis 98 ini, Hal ini penting untuk mengungkap tuntas kasus tersebut.
“Jika hanya pada realisasi, kami khawatir akar nya tidak tuntas, karena terbatas pada Satker CSR semata,” ucapnya.
KPK setidaknya sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dua tersangka dimaksud saat ini duduk di DPR RI.
“Apalagi diduga juga melibatkan Anggota DPR RI, tentu saja tidak teknis urusannya,” tegasnya.
Dengan pengusutan tuntas ini, Hasanuddin menjelaskan, tentu akan memperbaiki tata kelola penggunaan dana CSR BI dan memulihkan citra Bank Indonesia dari upaya intervensi yang korup.
“Kami berharap KPK dapat menemukan bukti yang cukup adanya intervensi ini,” ujarnya.
Selanjutnya, Hasanuddin berharap KPK tidak terpengaruh dengan opini yang dibangun Gubernur Bank Indonesia (Perry Warjiyo) yang mengatakan bahwa isu penggeledahan Kantor Pusat BI karena dugaan korupsi ini dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah karena pasa sensitif terhadap peristiwa ini.
“Sebab itu bentuk lain BI membentengi dirinya dari upaya penegakan hukum yang sedant ditangani KPK. Justru Korupsilah yang membuat ketidakpastian pasar,” tukasnya.
Tak hanya harapannya pada KPK, Hasanuddin mengimbau pihak BI pun tegas terhadap pajabatnya yang diduga terlibat.
“Karena itu kami berharap BI bersikap tegas terhadap pejabatnya yang diduga korup, dengan cara ini pasar akan percaya BI memiliki integritas,” tandasnya.*(sorotmerahputih)
Berita terkait :
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
