Sorot Merah Putih, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperbaiki dan memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Makan Bergizi Gratis. Regulasi ini menjadi landasan penting agar pelaksanaan program prioritas nasional tersebut berjalan semakin tertib, aman, dan berkelanjutan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, rancangan Perpres itu sudah berada pada tahap finalisasi. “Mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).
Menurut Dadan, Perpres Tata Kelola MBG akan mengatur secara detail standar penyediaan makanan, sanitasi, kebersihan, penanganan kesehatan darurat, hingga kebutuhan rantai pasok pangan yang semakin besar. “Dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat mendesak dilakukan, bukan hanya dari sisi keamanan dan higieni, tetapi juga rantai pasok yang semakin kompleks,” tegasnya.
SPPG Harus Profesional dan Terlatih
Sebagai wujud peningkatan kualitas, pemerintah mewajibkan Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG) memiliki tenaga masak yang terlatih. Dadan mengakui, selama ini masih ada SPPG yang belum memiliki juru masak profesional. “Karena itu, kami sudah menginstruksikan agar setiap SPPG didampingi ahli masak yang kompeten,” kata dia.
BGN juga melibatkan Puskesmas dan UKS dalam penanganan darurat kesehatan. Untuk menjaga kualitas pelayanan, SPPG dengan keterbatasan kapasitas akan dibatasi maksimal 2.500 penerima manfaat. Selain itu, Komite Sekolah akan dilibatkan dalam fungsi pengawasan, sedangkan pelatihan berkala bagi penjamah makanan dilakukan setiap dua bulan sekali.
Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan setiap SPPG memiliki alat penguji makanan sebelum distribusi. Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan diperkuat untuk memastikan standar sanitasi dan higienitas terpenuhi di seluruh lini.
Prabowo: Kekurangan Sangat Kecil, Manfaat Sangat Besar
Menanggapi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, Presiden Prabowo menilai hal itu sebagai kekurangan kecil dibandingkan manfaat besar yang telah dirasakan masyarakat luas.
“Sampai hari ini menjelang 30 juta penerima manfaat—anak-anak dan ibu hamil—setiap hari menerima makanan bergizi. Dari jumlah itu, persentase penyimpangan hanya 0,0017 persen,” ujar Prabowo saat membuka Munas VI PKS di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Kendati demikian, Prabowo menegaskan dirinya tidak berpuas diri. Ia menyebut program MBG sebagai langkah besar yang belum pernah dicapai negara lain dalam tempo singkat. “Brazil butuh 11 tahun untuk menjangkau 47 juta penerima manfaat. Kita, dalam 11 bulan, sudah 30 juta. Ini pencapaian luar biasa,” tegasnya.
Menurutnya, program MBG tidak hanya soal angka, tetapi menyentuh kehidupan rakyat kecil yang selama ini sering luput dari perhatian. “Kita buktikan bahwa negara hadir memberi sesuatu yang nyata, memberi bantuan sesuai kebutuhan rakyat, dan memastikan anak-anak kita tumbuh dengan gizi layak,” pungkasnya.
Bukti Negara Hadir untuk Rakyat
Perpres Tata Kelola MBG menjadi tonggak penting bagi pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Sehat dan Sejahtera. Program ini merupakan bentuk nyata keseriusan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama generasi muda yang akan menjadi penopang masa depan bangsa.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
