Sorot Merah Putih, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas nasional. Setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan standar pengelolaan program, kini Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) turut dilibatkan dalam mekanisme pengawasan.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menyampaikan bahwa koordinasi dengan BGN tengah berjalan. Kedua pihak sedang menyiapkan nota kesepahaman (MoU) yang dijadwalkan akan diteken pada pekan depan.
“Barusan saja Kepala BGN menyampaikan langsung kepada saya, mulai minggu depan kita akan menandatangani MoU agar Kementerian HAM ikut serta memastikan pelaksanaan MBG berjalan baik,” ujar Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Pigai menegaskan, permintaan keterlibatan Kementerian HAM datang langsung dari Kepala BGN, Dadan Hindayana. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan program.
Komitmen Kementerian HAM: Adil dan Transparan
Sebagai lembaga yang memiliki mandat penegakan prinsip hak asasi manusia, Kementerian HAM memastikan akan bersikap adil dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kalau ada yang salah, kami akan mengingatkan. Bila ada makanan basi, distribusi yang tidak tepat waktu, atau manajemen yang kurang baik, kami akan langsung menyampaikannya kepada Kepala BGN,” tegas Pigai.
Meski pengawasan resmi baru dimulai, kantor wilayah Kementerian HAM di sejumlah daerah sudah turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi, terutama pasca munculnya laporan kasus keracunan makanan.
Penyimpangan Sangat Minim, Keberhasilan Nyata
Pigai mengakui, program sebesar MBG tidak terlepas dari tantangan teknis. Beberapa penyimpangan terjadi dalam aspek produksi dan distribusi, mulai dari keterampilan memasak hingga penyimpanan bahan baku.
Namun, ia menekankan bahwa jumlah deviasi sangat kecil. “Sejak diluncurkan awal tahun lalu, penyimpangan hanya 0,0017 persen. Artinya, 99 persen pelaksanaan MBG hingga saat ini berhasil,” ungkapnya.
Dampak Positif bagi Generasi Muda
Di luar kendala teknis, Kementerian HAM juga mencatat banyak temuan positif di lapangan. Program MBG dinilai mampu menumbuhkan semangat belajar siswa, memupuk kemandirian, serta memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas di kalangan pelajar.
“Ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga pembangunan karakter. MBG terbukti membawa dampak nyata bagi generasi penerus bangsa,” ujar Pigai.
Bentuk Kehadiran Negara
Keterlibatan Kementerian HAM dalam program MBG menunjukkan keseriusan pemerintah menghadirkan pengawasan yang transparan dan berlandaskan prinsip HAM. Dengan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah memastikan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dapat terus berjalan dengan kualitas terbaik demi kesejahteraan rakyat.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
