Sorot Merah Putih, Balikpapan – Pemerintah mempertegas komitmennya dalam pengendalian kebakaran lahan (karla) dan pelestarian lingkungan hidup di Kalimantan.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, memimpin langsung rangkaian agenda strategis di Balikpapan, termasuk konsolidasi kesiapsiagaan bersama sektor swasta serta peresmian pembangunan Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan (Pusdal) Kalimantan.
Mengawali kunjungan kerjanya, Menteri Hanif memimpin Rapat Konsolidasi Lapangan Kesiapsiagaan Pengendalian Karla yang melibatkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Forum ini menjadi ruang koordinasi penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mencegah karla, melindungi lingkungan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
“Sampai 2 Juli 2025, dari 2.590 perusahaan yang kami surati, baru 1.060 yang melaporkan kesiapsiagaan mereka,” ungkap Menteri Hanif dalam sambutannya.
Ia juga mengapresiasi GAPKI yang mewakili lebih dari 300 perusahaan kelapa sawit di Kalimantan atas perannya dalam memperkuat sistem deteksi dini, kesiapan sarana pemadaman, dan peningkatan kapasitas personel tanggap darurat.
Hotspot Turun Tapi Risiko Masih Tinggi
Meski terjadi penurunan titik panas (hotspot) hingga 59% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, data per 1 Juli 2025 tetap mencatat 382 hotspot dan 498 kejadian karhutla di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Timur.
Menanggapi hal itu, Menteri Hanif menginstruksikan kepala daerah agar segera memverifikasi kesiapan sarana, SDM, dan anggaran dari setiap pemrakarsa usaha.
“Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah akan kami terapkan bagi yang tidak memenuhi standar. Bila tetap tidak dijalankan, sanksi pidana menanti,” tegasnya.
Hanif juga mengungkapkan lima penyebab utama karla, yakni: Pembukaan lahan untuk pertanian/perkebunan, Konflik tenurial, Keberadaan lahan tidur, Absennya pemilik lahan, dan Aktivitas ilegal dan penyebaran api lintas wilayah
Risiko semakin besar di lahan gambut selama musim kemarau, apalagi dengan masih maraknya praktik pembakaran atas nama tradisi lokal.
“Data 2015–2024 menunjukkan bahwa 79 areal HGU milik perusahaan perkebunan terbakar, dengan luas sekitar 42.476 hektar. Ini menunjukkan masih lemahnya upaya pencegahan karla di sektor perkebunan,” ujarnya.
Hadapi Tantangan Lingkungan Kalimantan
Sebagai puncak acara, Menteri Hanif meletakkan batu pertama pembangunan Kantor Pusdal Kalimantan yang akan menjadi pusat koordinasi regional dalam menangani isu lingkungan serta mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara berkelanjutan.
“Kantor ini sangat penting. Di tengah pembangunan IKN oleh para pemimpin kita, kita bertugas memastikan kelestarian lingkungan melalui kepatuhan terhadap seluruh aspek tata lingkungan,” tutup Hanif.
Pemerintah melalui KLH/BPLH, terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan penguatan infrastruktur pengendalian lingkungan, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana ekologi seperti Kalimantan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan alam Indonesia di era pembangunan baru.*Yus
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
