Sorot Merah Putih, Jakarta – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), pakar, serta budayawan mengusulkan 10 nama tokoh yang akan menjadi ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Salah satu nama dari daftar tersebut adalah Presiden Republik Indonesia ke-2, yakni Jenderal Besar TNI (Purn.) H.M. Soeharto.
Penolakan atas gelar Pahlawan tersebut datang dari berbagai elemen, termasuk dari kalangan Aktivis 98. Salah satunya adalah Masinton Pasaribu, aktivis reformasi yang kini menjadi politisi PDI Perjuangan.
Masinton menilai, wacana tersebut sebaiknya tidak diperpanjang karena menyentuh luka sejarah yang belum sepenuhnya pulih.
“Ketika muncul polemik pemberian gelar, ya menurut saya jangan diteruskan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Sarasehan Aktivis Lintas Generasi di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
Ia menegaskan, jika gelar pahlawan benar-benar diberikan kepada Soeharto, maka para aktivis reformasi perlu melakukan perenungan mendalam terhadap makna perjuangan mereka di masa lalu.
“Kalau Pak Harto diberikan gelar pahlawan, lalu bagaimana dengan aktivis yang mati-matian memperjuangkan reformasi? Apakah itu berarti pengkhianatan? Ini harus kita renungkan bersama,” cetusnya.
Masinton justru mengusulkan nama lain yang menurutnya lebih layak untuk diberi gelar Pahlawan Nasional, Marsinah. Buruh perempuan yang dibunuh secara misterius usai memimpin aksi protes pada 1993 itu dianggap sebagai simbol perjuangan rakyat kecil.
“Siapa pun tahu, Marsinah adalah simbol perjuangan buruh. Dia memperjuangkan keadilan dan hak-hak rakyat kecil. Dia layak disebut pahlawan karena berani melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh kekuatan modal dan kekuasaan,” ucapnya.
Usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan kali pertama di tahun 2025 ini. Sebelumnya, nama Soeharto pernah diajukan pada 2010 dan 2015, namun selalu kandas di tengah jalan karena kontroversi yang mengikutinya.
Penolakan terhadap usulan ini banyak merujuk pada Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), isu yang sangat erat dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama lebih dari tiga dekade.
Kini, di tahun 2025, perdebatan ini kembali membelah opini publik. Di satu sisi, ada yang menganggap Soeharto sebagai tokoh pembangunan.
Namun di sisi lain, tak sedikit yang mengingatkan pada sejarah kelam yang menyertai masa kekuasaannya, mulai dari pelanggaran HAM hingga pembungkaman demokrasi.*Boelan
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
