KPK Perkuat Pengawas Internal BUMN, Dorong Tata Kelola Bisnis Bersih dan Profesional

Sorot Merah Putih, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peran strategis tidak hanya sebagai penggerak utama perekonomian nasional, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik di berbagai sektor vital.

Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi menjadi hal yang mutlak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penguatan integritas di sektor ini melalui berbagai upaya pencegahan. Salah satunya dilakukan lewat kegiatan Lokakarya dan Relaunching Pelatihan Antikorupsi Tematik Investigatif yang digelar di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Dalam kegiatan ini, KPK menekankan pentingnya peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) di lingkungan BUMN sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Sebagai tulang punggung ekonomi nasional, BUMN tak hanya berperan dalam menyusun strategi bisnis nasional, tetapi juga dalam memperkuat infrastruktur usaha. Di sinilah peran Satuan Pengawasan Intern BUMN menjadi sangat krusial, tersebab dari pengawas inilah yang menjaga agar manajemen korporasi tetap efisien dan bersih,” ujar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana.

Pelatihan ini difasilitasi oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK dan ditujukan untuk memperkuat pengawasan di sektor-sektor prioritas, seperti keuangan, asuransi, investasi, pangan, hingga industri pupuk.

Menurut Wawan, edukasi antikorupsi berbasis pendekatan risiko (risk-based approach) menjadi salah satu cara efektif menekan potensi fraud dalam pengelolaan korporasi.

Wawan juga menegaskan pentingnya transformasi SPI menjadi unit strategis yang tak hanya memantau, tetapi juga mampu mendeteksi dan merespons risiko.

Hal ini sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menempatkan pengawasan internal sebagai kunci tata kelola yang akuntabel.

Dorong Efisiensi, Naikkan Indeks Integritas

Senada dengan Wawan, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menekankan bahwa dampak positif dari penguatan SPI juga dapat dirasakan secara nyata melalui efisiensi operasional.

“Dampaknya bahkan bisa terlihat secara konkret melalui peningkatan efisiensi, salah satunya tercermin dari indikator return on asset (ROA). Dengan tata kelola pengawasan internal yang andal, BUMN tidak hanya akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional, tetapi juga contoh dalam membangun ekosistem bisnis yang bersih dan profesional,” kata Yonathan.

Ia menambahkan, SPI memiliki fungsi strategis dalam governance structure korporasi, khususnya untuk pencegahan, pendeteksian, dan investigasi atas potensi fraud.

Upaya ini, menurutnya, tak sekadar untuk kepentingan internal korporasi, tetapi juga demi mewujudkan kesejahteraan nasional lewat program-program strategis BUMN.

Yonathan juga menekankan pentingnya konsistensi dalam implementasi whistleblowing system serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Dengan demikian, pengawasan internal bisa semakin profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman.

KPK sendiri berharap agar pelatihan ini tak berhenti di level SPI saja, tetapi diperluas kepada seluruh jajaran pegawai BUMN untuk mencetak penyuluh antikorupsi (PAKSI) yang bersertifikasi oleh LSP KPK.

Keberadaan penyuluh ini dinilai penting dalam mendukung agenda pencegahan korupsi secara berkelanjutan.

Dorong Kolaborasi, Hadirkan Panduan Cegah Korupsi

Melihat tingginya keterlibatan pelaku usaha dalam kasus korupsi, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK juga mengadakan sesi diskusi panel dalam lokakarya ini, yang fokus pada penerapan sistem anti-penyuapan melalui Panduan Cegah Korupsi (Pancek) kepada 80 peserta pelatihan.

Wakil Ketua Forum Komunikasi SPI BUMN, Hery Nurudin, menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari upaya penguatan internal korporasi. Ia menekankan perlunya pengawasan yang bersifat struktural, regulatif, dan kolaboratif agar fungsi pengawasan SPI berjalan optimal.

“Jangan sampai ada unsur mens rea yang justru menyimpang dari jalur utama korporasi yang dapat menimbulkan tindak pidana korporasi yang mengakibatkan kerugian,” tegas Hery.

Ia juga menyoroti pentingnya peran komite audit untuk secara berkala mengevaluasi hasil audit internal dan menindaklanjuti setiap temuan yang berisiko.

Dalam konteks ini, sinergi pengawasan perlu diperkuat melalui pemetaan assurance dan combined assurance, agar pengawasan tidak tumpang tindih dan tetap fokus pada efektivitas strategi korporasi.

Dengan pelatihan ini, KPK berharap pengawasan di lingkungan BUMN akan semakin solid, profesional, dan mampu mempersempit ruang gerak praktik korupsi. Sebuah langkah nyata menuju tata kelola BUMN yang berintegritas dan berdaya saing.*