Sorot Merah Putih, Jakarta – Di tengah percepatan teknologi informasi yang terus berkembang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan transformasi digital sebagai fondasi baru dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Dalam acara peluncuran program “KPK for DIGI” bertema “Berubah Bersama, Berdaya Digital: Membangun Pola Pikir Digital yang Adaptif, Kolaboratif, dan Berorientasi Solusi”, KPK memperkenalkan pendekatan digital untuk menciptakan birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
BacaLainnya
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa transformasi digital bukan hanya berkaitan dengan penguasaan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir menuju budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif.
“Transformasi digital harus berdampak langsung pada pemberantasan korupsi. Tidak cukup hanya dengan sistem baru-kita butuh integrasi data, kerangka kerja yang inovatif, dan semangat kolaborasi lintas sektor dan global,” ujarnya. Selasa (24/6/2025).
Setyo menjelaskan, “KPK for DIGI” berangkat dari empat pilar utama, yaitu D Digital impact to anti-corruption, I Integration data, G Global collaboration, dan I Innovative framework.
“Dengan empat pilar ini, menunjukkan jika transformasi digital harus berdampak pada pemberantasan korupsi yang terintegrasi dengan data yang mengacu pada kerangka kerja yang inovatif,” kata Setyo.
KPK menegaskan bahwa digitalisasi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem internal melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Resistensi terhadap perubahan adalah tantangan nyata. Karena itu, transformasi ini bukan hanya soal alat, tapi juga tentang membangun kesadaran kolektif untuk beradaptasi dan bergerak bersama,” terang Setyo.
Wakil Ketua KPK sekaligus Ketua Komite Pengarah Transformasi Digital KPK, Agus Joko Pramono, mengatakan bahwa transformasi digital turut menyederhanakan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel.
Transformasi digital dipilih sebagai jalan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih transparan, efisien, dan jauh dari celah penyimpangan, yang juga sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang tak pernah surut melalui berbagai inovasi layanan berbasis elektronik.
“Transformasi diakselerasi sebagai titik penting untuk membangun budaya kerja yang berbasis teknologi, dan menjadikan digitalisasi sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi. Tagline ini tentunya tak sekadar slogan, melainkan refleksi semangat kolektif untuk menjadikan teknologi sebagai katalisator kinerja, sekaligus jawaban atas tuntutan publik terhadap birokrasi yang bersih dan responsif,” jelas Agus.
Komunikasi Mengakar, Kunci Masa Depan Digital
Pada kesempatan yang sama, Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, mengungkapkan bahwa era digitalisasi bukan semata soal teknologi, tapi tentang bagaimana mendesain ulang tata kelola pemerintahan agar lebih modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk merumuskan layanan digital yang relevan dan efektif, melalui proses bisnis yang dirancang sejak awal secara digital by design. Ini juga sejalan dengan arah Government 5.0 yang menjadi pijakan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029.” Kata Cahyono.
Selaras dengan itu, Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN, Jonathan G. Tarigan, juga mengungkapkan esensi dalam komunikasi menjadi sebuah kompetensi dasar dalam transformasi digital.
Dalam lingkungan birokrasi, kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan membangun dialog antarunit menjadi kunci dalam mencegah resistensi terhadap perubahan.
“Transformasi digital tanpa komunikasi yang kuat ibarat membangun jalan tol tanpa rambu-rambu. Arah bisa kabur, dan pesan bisa salah ditafsirkan. Melalui forum diskusi, kampanye internal, hingga pelatihan komunikasi digital, semangat bertransformasi dapat ditumbuhkan dari akar, bukan sekadar perintah dari atas,” ungkap Jonathan.
Dengan peluncuran “KPK for DIGI”, KPK berharap dapat menjadi pionir dalam mendorong transformasi digital sebagai bagian integral dari gerakan nasional pemberantasan korupsi, sekaligus menjawab tuntutan publik akan birokrasi yang bersih, transparan, dan responsif.*
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
