KPK Apresiasi Dukungan Pegiat Antikorupsi dan Akademisi dalam Pemberantasan Korupsi

Sorot Merah Putih, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi dukungan para pegiat antikorupsi dan akademisi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Apresiasi ini disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam kegiatan Deklarasi Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK LPT) di Gedung ACLC KPK, Jakarta, pada Jumat (21/02/2025).

“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan GAK Lintas Perguruan Tinggi yang mendeklarasikan gerakan antikorupsi, juga rekan-rekan semua yang terus menyuarakan dan berupaya memberantas korupsi bersama KPK. Sekarang kita mengukuhkan kembali semangat memberantas korupsi bersama, dengan meningkatkan peran serta masyarakat,” ujar Setyo.

Dalam kegiatan ini, GAK LPT bersama jejaringnya menggelar deklarasi dan pernyataan sikap mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Deklarasi ini diinisiasi oleh GAK LPT dan disambut baik oleh KPK sebagai bagian dari sinergi antikorupsi.

Setyo menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK berharap dapat memperluas kolaborasi, termasuk dalam bidang seni, budaya, dan pendidikan.

“Kita bisa bekerja sama dalam memperoleh informasi, menerima kritik, dan berbagai aspek lainnya. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan dan koordinasikan untuk memberantas korupsi. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan bersama dalam pemberantasan korupsi, serta mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045,” papar Setyo.

Dukungan Penuh untuk Pemberantasan Korupsi

Koordinator GAK LPT, Gandjar Laksmana Bonaprapta, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama dengan satu suara.

Ia menyatakan bahwa GAK siap mendukung tidak hanya KPK, tetapi juga seluruh aparat penegak hukum serta pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

“GAK siap mendukung bukan hanya KPK tetapi juga semua penegak hukum, termasuk pemerintah yang memiliki semangat dalam pemberantasan korupsi. Momentum deklarasi ini menjadi ajang untuk merapatkan barisan, dan GAK mengajukan diri sebagai perekat gerakan antikorupsi. Ke depan, kami berharap dapat terus berkonsolidasi, bertukar pikiran, dan berbagi informasi dalam rangka pemberantasan korupsi,” kata Gandjar.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Sekjen KPK Cahya H. Harefa, serta Dewan Pengawas KPK Benny Mamoto dan Chisca Mirawati.

Selain itu, hadir pula sejumlah tokoh dari komunitas GAK LPT, termasuk pendiri GAK LPT Chandra Motik, mantan pimpinan KPK periode 2015-2019 Laode M. Syarif dan Saut Situmorang, serta pegiat antikorupsi Saor Siagian dan anggota BEM Universitas Budi Luhur.

Mengenal GAK Lintas Perguruan Tinggi

GAK LPT merupakan komunitas yang berfokus pada gerakan pemberantasan korupsi dengan melibatkan akademisi dari berbagai universitas di Indonesia.

Selama satu dekade, komunitas ini telah berkolaborasi dengan KPK melalui berbagai inisiatif, seperti pendidikan antikorupsi, sosialisasi, kampanye, serta pengembangan teladan tokoh-tokoh berintegritas.

Komunitas ini didirikan pada 2015 sebagai hasil pemikiran Ikatan Alumni (ILUNI) Universitas Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Chandra Motik, bersama Badan Eksekutif Mahasiswa UI.

Pada tahun yang sama, GAK LPT mengeluarkan imbauan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memperkuat KPK sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Gerakan ini semakin solid dengan dukungan ikatan alumni lintas kampus. Beberapa perguruan tinggi yang turut serta dalam deklarasi GAK pada 2015 antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Trisakti, dan Universitas Jayabaya.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, GAK LPT berharap dapat terus menjadi bagian dari gerakan nasional dalam memberantas korupsi, sekaligus mengajak lebih banyak elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia.*Boelan