• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Kirim Tulisan
  • index
Minggu, September 6, 2026
Sorot Merah Putih
Advertisement
  • News
    • Nasional
    • Hukum
    • Teknologi
    • Viral
    • Politik
    • Budaya
  • Sorot Prabowo
  • Sorot Parlementaria
  • Sorot Pertahanan
  • Sorot Jakarta
  • Sorot Daerah
  • Sorot Dwi Warna
  • Opini
  • Sastra
    • Puisi
    • Cerpen
    • Kirim Tulisan
Tidak ada hasil
Lihat Semua hasil
Sorot Merah Putih
  • News
    • Nasional
    • Hukum
    • Teknologi
    • Viral
    • Politik
    • Budaya
  • Sorot Prabowo
  • Sorot Parlementaria
  • Sorot Pertahanan
  • Sorot Jakarta
  • Sorot Daerah
  • Sorot Dwi Warna
  • Opini
  • Sastra
    • Puisi
    • Cerpen
    • Kirim Tulisan
Tidak ada hasil
Lihat Semua hasil
Sorot Merah Putih
Tidak ada hasil
Lihat Semua hasil
  • News
  • Sorot Prabowo
  • Sorot Parlementaria
  • Sorot Pertahanan
  • Sorot Jakarta
  • Sorot Daerah
  • Sorot Dwi Warna
  • Opini
  • Sastra
Home Sorot Dwi Warna

KPK Ajak OPD Jawa Barat Perkuat Tata Ruang dan Cegah Korupsi Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan

Boelan Tresyana oleh Boelan Tresyana
17 April 2025
di Sorot Dwi Warna
Waktu membaca: 3 menit lebih
A A
0
gambar dok KPK

gambar dok KPK

Sorot Merah Putih, Jakarta – Penataan tata ruang dan perizinan tambang di Jawa Barat bukan sekadar urusan teknis, tapi jadi ujian besar bagi integritas dan keberlanjutan lingkungan.

Hal inilah yang menjadi sorotan utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat koordinasi tematik pencegahan korupsi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) se-Provinsi Jawa Barat yang digelar secara daring, Rabu (16/04/2025).

BacaLainnya

KPK Maknai Pancasila sebagai Fondasi Moral untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi

2 Juni 2026

KPK Dorong Reformasi Tata Kelola Parpol untuk Cegah Korupsi Politik Sejak Hulu

27 April 2026

KPK-Lemhannas Gembleng 110 Calon Pemimpin Berintegritas di Tengah Ancaman Konflik Kepentingan

24 April 2026

Rapat yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK ini difokuskan pada pengelolaan tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB), sektor yang dinilai rawan korupsi sekaligus berdampak besar terhadap lingkungan dan penerimaan daerah.

“Kompleksitas tersebut menjadi rentan korupsi yang dapat merusak tata kelola lingkungan. Melalui rakor ini, KPK hadir untuk mengakselerasi seluruh OPD teknis di Provinsi Jawa Barat agar dapat mendeteksi, mengungkap, hingga memberantas pelbagai praktik kotor yang dapat terjadi pada sektor pertambangan, terlebih pada aktivitas penambangan MBLB yang tak memiliki izin,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama.

Izin Tambang Tak Boleh Lagi Longgar

Bahtiar menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perizinan tambang. Menurutnya, penataan izin menjadi krusial untuk mencegah penyimpangan, kerusakan lingkungan, dan kebocoran pendapatan daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa tata kelola izin tak bisa berdiri sendiri. Ketersediaan rencana detail tata ruang (RDTR) yang mutakhir menjadi prasyarat utama.

Baca Juga  KPK Ingatkan Pentingnya Integritas dan Efisiensi Anggaran

Saat ini, masih ada 10 kabupaten di Jawa Barat yang belum merevisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) meski sudah tak sesuai dengan aturan terbaru.

“Perizinan tambang MBLB patut termanfaatkan dengan baik, mulai dari sisi tata ruang hingga dampak lingkungan atas aktivitas penambangan MBLB,” lanjut Bahtiar.

Lebih dari sekadar regulasi, tata ruang memiliki fungsi strategis untuk melindungi keselamatan masyarakat. Penambangan yang tak sesuai peruntukan bisa menjadi pemicu bencana.

“Salah satu aktivitas penambangan MBLB yang tak termanfaatkan, tentu berdampak buruk terhadap keseimbangan lingkungan yang dapat menimbulkan bencana alam. Untuk itu, penataan tata ruang di Provinsi Jawa Barat merupakan langkah strategis yang tepat dilakukan,” tegas Bahtiar.

Satgas Tambang, Langkah Awal Pengawasan Serius

Langkah pengawasan yang terstruktur juga didorong oleh KPK. Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II.2, Arief Nurcahyo, mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan pertambangan MBLB di tiap kabupaten/kota untuk memastikan penegakan hukum berjalan optimal.

“Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan tata kelola lingkungan yang dibarengi dengan pengendalian dan pengawasan. Termasuk terkait pajak MBLB, ini dapat dipungut bila wajib pajak sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur Pasal 57 UU 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” jelas Arief.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif OPD dan pelaku usaha dalam mengurus izin secara legal dan sesuai regulasi. “Diharapkan, para OPD terkait serta pelaku usaha dapat bersikap proaktif dalam mengurus perizinan sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.

Dukung RPJMD dan Upaya Rehabilitasi Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Plt. Inspektur Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, menyambut baik agenda ini sebagai bagian dari sinergi pencegahan korupsi dan perlindungan lingkungan.

Baca Juga  KPK Luncurkan Indikator MCP 2025 untuk Perkuat Pencegahan Korupsi di Daerah

“Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029, menjadi perhatian untuk mendorong penataan tata ruang yang lebih baik. Terutama untuk mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, serta memperbaiki dampak abrasi,” ujarnya.

Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.*Boelan

Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini

Tags: #MerahPutihTegakBerdiriCegah Korupsi TambangKomisi Pemberantasan KorupsiOPD se-Provinsi Jawa BaratPerkuat Tata Ruang
ShareTweetSendPinScanShare
Posting Sebelumnya

Dokter Kandungan Pelaku Pelecehan di Garut Jadi Tersangka, Polisi dan IDI Imbau Korban Lain Melapor

Posting Selanjutnya

Pertemuan Prabowo dan Megawati, Hasanuddin: Bukan Soal Oposisi atau Koalisi Tapi Membangun Indonesia Raya

Related Posts

KPK Maknai Pancasila sebagai Fondasi Moral untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi

2 Juni 2026

KPK Dorong Reformasi Tata Kelola Parpol untuk Cegah Korupsi Politik Sejak Hulu

27 April 2026

KPK-Lemhannas Gembleng 110 Calon Pemimpin Berintegritas di Tengah Ancaman Konflik Kepentingan

24 April 2026

Minimnya Anggaran KPK dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia

23 April 2026

KPK Tekankan Penguatan Integritas Pimpinan BRIN di Tengah Risiko Korupsi Sektor Riset

10 April 2026

KPK Gelar Pelatihan Integritas bagi APH, Targetkan 160 Personel Sepanjang 2026

8 Maret 2026
Posting Selanjutnya
Hasanuddin Koordinator SIAGA 98

Pertemuan Prabowo dan Megawati, Hasanuddin: Bukan Soal Oposisi atau Koalisi Tapi Membangun Indonesia Raya

Habiburokhman, S.H., M.H., Ketua Komisi III DPR RI

Habiburokhman Pastikan Pembahasan RUU KUHAP di Komisi III Dilakukan Transparan dan Partisipatif

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terbaru

Presiden Prabowo Disambut Antusias Warga Jombang Saat Hadiri Muktamar ke-35 NU

28 Agustus 2026

Sufmi Dasco Pertaruhkan Jabatannya di RUU Perampasan Aset

28 Agustus 2026

Bimo Putranto: Jokowi-Prabowo Harus Tetap Solid, Jaga Kebersamaan hingga 2029

26 Agustus 2026

Budi Arie Jangan Gunakan Wacana Pemilu untuk Mengejar Kursi Kekuasaan

25 Agustus 2026

Menhut Raja Juli Antoni Perkuat Penanganan Karhutla, 5.000 ASN Disiapkan ke Enam Provinsi

24 Agustus 2026

Presiden Prabowo Evaluasi Karhutla Kalimantan dan Pemulihan Gempa NTT, Seskab: TNI-Polri Bergerak Cepat

24 Agustus 2026

Tangani Karhutla Kalbar: Presiden Prabowo Kerahkan 3 Batalyon TNI, 6 Helikopter Water Bombing hingga OMC

22 Agustus 2026

Artikel Terpopuler

  • Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi besar-besaran. Sebanyak 48 kolonel TNI resmi naik pangkat menjadi brigadir jenderal (Foto: Doc TNI/Istimewa)

    Mutasi Besar di Tubuh TNI, 48 Kolonel Resmi Naik Pangkat Menjadi Brigjen, Berikut Daftar Lengkapnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Daftar Lengkap Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Periode 2024-2029

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Lawatan Diplomatik Presiden Prabowo: Hadiri Sidang Umum PBB, Kunjungi Kanada hingga Belanda

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Puisi-Puisi Muhammad Asqalani eNeSTe

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KPK Ajak Masyarakat Laporkan Dugaan Korupsi, Ini Syarat dan Prosedurnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap jadi Alumni Paling Cemerlang di Akpol 1997

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Profil dan Peran Pimpinan Tinggi Kemenko Polhukam Dibawah Komando Jenderal (Purn) Djamari Chaniago

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Sorot Merah Putih

Sorot Merah Putih adalah Media online yang menyoroti tentang kinerja Kabinet Merah Putih | Office: Jl. Proklamasi, RT.11/RW.5, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 | email: redaksi@sorotmerahputih.com

Follow Us

Sorot Merah Putih

kabariku.com | beritageothermal.com | djituberita.com

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Kirim Tulisan
  • index

© 2024 Sorot Merah Putih - Soroti Berita Terkini | Crafted with power by WebIndoStudio

Tidak ada hasil
Lihat Semua hasil
  • News
    • Nasional
    • Hukum
    • Teknologi
    • Viral
    • Politik
    • Budaya
  • Sorot Prabowo
  • Sorot Parlementaria
  • Sorot Pertahanan
  • Sorot Jakarta
  • Sorot Daerah
  • Sorot Dwi Warna
  • Opini
  • Sastra
    • Puisi
    • Cerpen
    • Kirim Tulisan

© 2024 Sorot Merah Putih - Soroti Berita Terkini | Crafted with power by WebIndoStudio