Sorot Merah Putih, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan untuk mengembalikan berkas perkara kasus pagar laut di perairan Tangerang yang sebelumnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.
Kejagung menilai kasus tersebut memiliki indikasi kuat tindak pidana korupsi dan mengarahkan agar penanganannya dialihkan ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.
“Setelah berkas perkara diterima, dipelajari, dan diteliti oleh penuntut umum, kami menilai bahwa semestinya perkara ini disidik dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (16/04/2025).
Harli menambahkan bahwa berkas perkara tersebut telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 KUHAP.
Namun, Penyidik Bareskrim kemudian mengembalikannya lagi tanpa memenuhi petunjuk yang diberikan Jaksa.
“Berdasarkan hukum yang berlaku, petunjuk jaksa harus dilengkapi. Sebab, pada akhirnya beban pembuktian perkara ini berada di tangan penuntut umum,” jelas Harli.
Ia juga menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya bisa dilihat dari sudut pandang kerugian keuangan negara, tetapi juga dari unsur-unsur lain yang terkandung dalam pasal-pasal Tipikor seperti suap, pemalsuan, dan penyalahgunaan kewenangan.
“Pasal Tipikor yang bisa digunakan antara lain Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 9. Indikasi awalnya sudah cukup kuat,” katanya.
Direktur A pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum), Nanang Ibrahim Soleh, menambahkan bahwa perkara ini melibatkan Kepala Desa Kohod dan sejumlah pihak lainnya.
Ia menyebutkan bahwa dari hasil penyelidikan, ditemukan indikasi suap, pemalsuan dokumen, serta penyalahgunaan wewenang yang menguatkan penerapan asas lex specialis derogat legi generali.
“Perkara dengan indikasi korupsi harus ditangani menggunakan aturan khusus, dalam hal ini Undang-Undang Tipikor. Karena itu, kami kembalikan untuk dilimpahkan ke Kortas Tipikor Polri yang memang tengah menangani kasus serupa,” terang Nanang.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan berkas perkara dengan menggunakan pasal pemalsuan dokumen sesuai Pasal 263 KUHP.
“Menurut penyidik, unsur formil dan materiil sudah terpenuhi dalam kasus ini. Termasuk berdasarkan pemeriksaan saksi ahli dan BPK,” kata Djuhandhani, Kamis (10/4/2025), di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Namun demikian, ia juga mengakui bahwa hingga kini belum ditemukan indikasi jelas terkait kerugian keuangan negara berdasarkan hasil diskusi dengan BPK.
“Kami belum mendapatkan penjelasan rinci dari BPK terkait letak kerugian negara dalam perkara ini,” tuturnya.
Kini, penanganan kasus pagar laut Tangerang bergantung pada keputusan lebih lanjut dari pihak Kortas Tipikor Polri, yang akan menentukan arah penyidikan dengan pendekatan hukum yang lebih relevan sesuai indikasi awal.*Boelan
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
