Sorot Merah Putih, Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (3/10) untuk melaporkan perkembangan terbaru proyek strategis nasional yang menjadi perhatian besar Presiden Prabowo Subianto.
Basuki menuturkan, laporan itu disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto. “Saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025,” jelasnya.
BacaLainnya
Fokus Baru: Kawasan Legislatif dan Yudikatif
Dalam pertemuan tersebut, Basuki juga memaparkan rencana pembangunan tahun 2026–2028. Fokus utamanya adalah penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif yang menjadi instruksi langsung Presiden Prabowo.
Ia menegaskan, target besar pemerintah bukan hanya sekadar membangun kota, tetapi menjadikan Nusantara sebagai pusat politik nasional pada 2028. “Kami optimistis Nusantara akan siap menjadi ibu kota politik Indonesia yang modern, inklusif, dan berdaulat,” ucap Basuki penuh keyakinan.
Dukungan Penuh dari Menteri Keuangan
Tak hanya itu, Basuki sebelumnya juga bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (1/10) untuk membicarakan strategi pembiayaan. Dari pertemuan itu, disepakati tiga jalur pendanaan agar pembangunan IKN tidak terhambat:
- APBN sebagai sumber utama.
- Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menggaet partisipasi swasta.
- Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing yang akan memperkuat arus modal ke Nusantara.
“Menkeu Purbaya menyatakan dukungan penuh atas tiga skema pembiayaan pembangunan IKN,” tulis akun resmi @menkeuri.
Komitmen Prabowo: IKN Simbol Politik dan Peradaban Baru
Presiden Prabowo sejak awal menegaskan bahwa IKN harus difokuskan sebagai ibu kota politik. Karena itu, ia meminta percepatan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif agar fungsi pemerintahan dapat berjalan utuh pada 2028.
Sebagai bagian dari tahap awal, pemerintah juga memulai pemindahan ASN secara bertahap ke Nusantara. Ditargetkan, 9.500 aparatur sipil negara sudah berkantor di IKN pada 2029.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Nusantara bukan hanya simbol pemerataan pembangunan, tetapi juga manifestasi visi besar Indonesia menuju pusat pemerintahan yang modern, kuat, dan mendunia.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
