Sorot Merah Putih, Jakarta – Pemerintah bergerak cepat merespons sejumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar keselamatan anak penerima manfaat menjadi prioritas utama.
BacaLainnya
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah tidak akan menyepelekan persoalan yang menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelar rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga untuk merumuskan langkah konkret perbaikan program.
“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa,” tegas Zulkifli Hasan. Minggu (28/09/2025).
Enam Langkah Perbaikan Tata Kelola MBG
Pemerintah menetapkan enam langkah strategis untuk memperkuat tata kelola MBG:
-Menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.
-Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak.
-Memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, dengan pengawasan secara nasional.
-Mengoptimalkan keterlibatan lintas sektor—kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan—dalam proses perbaikan.
-Mewajibkan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG sebagai syarat mutlak, tidak lagi bersifat administratif.
-Menguatkan peran Puskesmas dan UKS untuk pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di seluruh daerah.
“SLHS sebelumnya bersifat administratif, kini menjadi wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin hal tersebut terjadi lagi,” tegas Zulhas.
Ia menambahkan, seluruh langkah akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar publik yakin bahwa makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.
“Seluruh proses ini kami lakukan secara terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” ujarnya.
SLHS Dipercepat, Target Selesai Sebulan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya percepatan penerbitan SLHS bagi seluruh dapur MBG. Sertifikasi ini menjadi fondasi untuk memastikan standar kebersihan, kualitas sumber daya manusia, serta proses pengolahan makanan yang aman dan layak.
“Pemerintah berkomitmen mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar pengolahan makanan,” ujar Budi.
Ia menargetkan percepatan sertifikasi ini tuntas dalam satu bulan ke depan. Pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian.
“Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tambahnya.
Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan Rabu pekan depan untuk mengevaluasi kemajuan langkah perbaikan.
Data KLB: 70 Kasus, 5.914 Anak Terdampak
Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, sepanjang Januari hingga September 2025 terdapat 70 insiden keamanan pangan, termasuk kasus keracunan, yang berdampak pada 5.914 penerima MBG.
Wilayah I (Sumatera): 9 kasus dengan 1.307 korban, termasuk di Kabupaten Lebong (Bengkulu) dan Kota Bandar Lampung (Lampung).
Wilayah II (Pulau Jawa): 41 kasus dengan 3.610 korban.
Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara): 20 kasus dengan 997 korban.
Investigasi menunjukkan, penyebab utama berasal dari kontaminasi berbagai jenis bakteri berbahaya, antara lain: E-coli pada air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus pada tempe dan bakso.
Bakteri lain yang ditemukan, Salmonella pada ayam, telur, dan sayur; Bacillus cereus pada menu mie; dan Coliform, PB, Klebsiella, dan Proteus dari air yang terkontaminasi
Rapat koordinasi dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri sejumlah pimpinan kementerian/lembaga, antara lain Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala KSP Muhammad Qodari, Kepala BKP Angga Raka Prabowo, Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq, dan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
