Sorot Merah Putih, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam pidatonya di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025), Prabowo secara tegas mengakui masih banyak tantangan, termasuk praktik korupsi yang sudah lama membelenggu bangsa.
“Kita mengerti banyak kekurangan, antara lain kita tidak bisa pungkiri korupsi masih sangat berlaku di bangsa kita ini. Memang hampir semua negara ada korupsi, tapi di kita harus kita akui menurut saya dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan,” kata Prabowo.
Sebagai pemimpin yang menerima mandat dari rakyat, Prabowo menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Baginya, pemerintahan yang bersih adalah kunci kebangkitan Indonesia.
“Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget, saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah bersih Indonesia bisa bangkit,” tegasnya.
Korupsi Sistemik Jadi Ancaman, Pemerintah Bergerak Cepat
Prabowo menyebut bentuk korupsi paling berbahaya justru dilakukan dengan cara yang tersamar, seolah-olah legal. Ia menyoroti bahwa kerugian negara terbesar justru muncul dari praktik yang disusun rapi oleh orang-orang terdidik.
“Korupsi paling besar adalah korupsi yang tersamar. Seolah-olah legal, tapi nyolong ini pintarnya. Repotnya, orang pintar itu sering pintar nyolong,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah langsung mengambil langkah nyata. Salah satunya di Bangka Belitung, wilayah penghasil timah dunia yang selama ini dikuasai ribuan tambang ilegal. Sejak 1 September 2025, Presiden Prabowo memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai melakukan operasi besar-besaran menutup seluruh jalur penyelundupan.
“Hampir 80 persen hasil timah diselundupkan. Sekarang semua jalur kita tutup, bahkan sampan pun tidak bisa keluar,” tegas Prabowo.
Triliunan Rupiah Diselamatkan, Potensi Baru Terungkap
Dari operasi tersebut, pemerintah memperkirakan dapat menyelamatkan Rp22 triliun hingga akhir 2025. Pada tahun 2026, jumlahnya diperkirakan melonjak hingga Rp45 triliun hanya dari sektor timah.
Lebih mengejutkan lagi, limbah tambang yang selama ini dianggap tak bernilai ternyata mengandung mineral langka dengan nilai ekonomi tinggi. “Limbah yang kita kira tidak berharga ternyata berisi tanah jarang (rare earth). Makanya saya perintahkan Bea Cukai rekrut ahli kimia, supaya kekayaan kita tidak hilang sia-sia,” ujar Presiden.
Negara Ambil Alih Tambang Ilegal untuk Rakyat
Selain timah, Presiden juga menyoroti sektor nikel, batu bara, dan bauksit yang banyak dikuasai oleh pihak ilegal. Pemerintah berkomitmen menertibkan seluruhnya, bahkan mengambil alih jika diperlukan. Langkah ini dilakukan agar seluruh kekayaan alam kembali pada tujuan utama: kemakmuran rakyat.
Prabowo tidak menutup mata bahwa langkah tegas pemerintah membuat sebagian pihak terusik. “Mungkin mereka sedang menyusun perlawanan. Kerusuhan-kerusuhan beberapa saat lalu ada indikasi keterlibatan kekuatan tertentu yang ingin menggagalkan pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah Lawan Oligarki demi Kesejahteraan Bangsa
Di hadapan publik, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam melawan kekuatan-kekuatan yang ingin menghambat kesejahteraan rakyat.
“Mereka tidak ingin Indonesia makmur, mereka tidak ingin rakyat sejahtera. Mereka ingin meneruskan paradoks: kekayaan begitu besar hanya dinikmati segelintir orang. Ini yang akan saya lawan, ini yang akan saya urus,” kata Presiden.
Langkah-langkah ini menegaskan bahwa negara hadir melindungi kekayaan rakyat, sekaligus memastikan hasil bumi Indonesia dikelola untuk kepentingan bangsa, bukan segelintir elite.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
