• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Kirim Tulisan
  • index
Kamis, April 23, 2026
Sorot Merah Putih
Advertisement
  • News
    • Nasional
    • Hukum
    • Teknologi
    • Viral
    • Politik
    • Budaya
  • Sorot Prabowo
  • Sorot Parlementaria
  • Sorot Pertahanan
  • Sorot Jakarta
  • Sorot Daerah
  • Sorot Dwi Warna
  • Opini
  • Sastra
    • Puisi
    • Cerpen
    • Kirim Tulisan
Tidak ada hasil
Lihat Semua hasil
Sorot Merah Putih
  • News
    • Nasional
    • Hukum
    • Teknologi
    • Viral
    • Politik
    • Budaya
  • Sorot Prabowo
  • Sorot Parlementaria
  • Sorot Pertahanan
  • Sorot Jakarta
  • Sorot Daerah
  • Sorot Dwi Warna
  • Opini
  • Sastra
    • Puisi
    • Cerpen
    • Kirim Tulisan
Tidak ada hasil
Lihat Semua hasil
Sorot Merah Putih
Tidak ada hasil
Lihat Semua hasil
  • News
  • Sorot Prabowo
  • Sorot Parlementaria
  • Sorot Pertahanan
  • Sorot Jakarta
  • Sorot Daerah
  • Sorot Dwi Warna
  • Opini
  • Sastra
Home Sorot Dwi Warna

Terima Audiensi Kemendes PDT, KPK Dorong Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Boelan Tresyana oleh Boelan Tresyana
12 Maret 2025
di Sorot Dwi Warna
Waktu membaca: 4 menit lebih
A A
0
Ketua dan jajaran PImpinan KPK audiensi bersama Kemendes PDT di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta (11/03/2025)

Ketua dan jajaran PImpinan KPK audiensi bersama Kemendes PDT di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta (11/03/2025) dok KPK

Sorot Merah Putih, Jakarta – Untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) agar mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan.

Hal ini disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam audiensi bersama Kemendes PDT di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta (11/03/2025).

BacaLainnya

Minimnya Anggaran KPK dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia

23 April 2026

KPK Tekankan Penguatan Integritas Pimpinan BRIN di Tengah Risiko Korupsi Sektor Riset

10 April 2026

KPK Gelar Pelatihan Integritas bagi APH, Targetkan 160 Personel Sepanjang 2026

8 Maret 2026

“Keterbukaan informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat itu penting sebagai bentuk pertanggungjawaban. (Namun) yang jadi masalah adalah (jika) pengelolaannya tidak transparan. Kalau sudah transparan, masyarakat bisa melihat berapa dana yang didapat dan bagaimana penggunaannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Setyo merinci, terdapat 90% desa yang sudah memanfaatkan kegiatan perencanaan, tapi hanya 60% yang menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Artinya, masih banyak desa yang belum transparan.

Setyo juga mendorong Kemendes PDT untuk meminta kepala desa menggunakan sistem pelaporan keuangan yang sudah ada, sehingga para pengelola keuangan desa bisa lebih transparan.

Selain itu, Kemendes PDT dapat mengeluarkan regulasi yang dilengkapi sanksi tegas.

“Dengan adanya sanksi, pengelolaan keuangan terjaga dan masyarakat bisa merasakan pembangunan serta fasilitas yang baik di desanya”, ujarnya.

Setyo juga menyinggung salah satu program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Staranas PK) yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKD) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurutnya, Kemendes PDT bisa turut ambil bagian karena pembenahan desa adalah program lintas lembaga.

Baca Juga  Jejak Mafia di Balik Kerusuhan? SIAGA 98: Panggil Para Menteri untuk Klarifikasi

“Ini bisa jadi program lintas lembaga, sehingga perlu duduk bersama, berdiskusi untuk bisa mendorong kepala desa dan pejabat lainnya di daerah jadi transparan,” kata Setyo.

Sementara Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, mengingatkan nota kesepakatan bersama (MoU) antara KPK dan Kemendes PDT yang akan berakhir pada Juli 2025.

Untuk itu, Agus meminta ke depan pertukaran data antara KPK dan Kemendes PDT dapat dilakukan otomatis.

“Kedepan, saya minta kita bisa saling akses ke dalam sistem informasinya. Sehingga KPK bisa melakukan analisis pengelolaan keuangan di desa dan apa yang terjadi di desa,” pesan Agus.

Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa

Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, menyambut baik masukan dari KPK, termasuk terkait penggunaan SIKD dan SIPD.

“Kedepan sistem ini akan link dengan kami, bahkan ke depan kami berencana semua dana desa ada di layar kantor desa sehingga masyarakat bisa melihatnya. Ini yang sedang kami usahakan,” ungkapnya.

Yandri berharap KPK dapat terlibat dalam upaya pencegahan agar dana desa bisa optimal digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa.

Sebelumnya, Yandri juga mengatakan pihaknya telah intens melakukan sosialisasi kepada kepala desa.

“Ini kami lakukan agar kepala desa tahu bahwa Kemendes PDT serius dalam mengawasi dana desa termasuk saat (ada yang) melakukan penyimpangan,” ucapnya.

Menutup pertemuan ini, Setyo mengarahkan upaya pencegahan bisa dilakukan bersama melalui masing-masing kedeputian di KPK dalam bentuk koordinasi.

“Sudah banyak yang kita sampaikan dan setelah ini saya minta kelanjutannya dengan masing-masing bagian di KPK untuk saling berkoordinasi mengenai apa yang kita bahas dalam pertemuan ini,” pungkasnya.

Pertemuan ini turut dihadiri jajaran KPK, antara lain Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Ibnu Basuki Widodo; Deputi Bidang Koordinasi Supervisi Didik Agung Widjanarko; Deputi Bidang Informasi dan Data Eko Marjono; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana; Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Aminudin; serta Sekretaris Jenderal Cahya H. Harefa.

Baca Juga  Nurul Ghufron: Pemeriksaan Gubernur Khofifah di Polda Jatim Sah dan Sesuai KUHAP

Sementara dari Kemendes PDT hadir di antaranya Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria; Sekretaris Jenderal Taufiq Madjid; Inspektur Jenderal Teguh; Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan FX Nugroho Setijo Nagoro; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Tabrani; serta Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo.*Boelan

Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini

Tags: #MerahPutihTegakBerdiriKemendes PDTKomisi Pemberantasan KorupsiKPKTransparansi Pengelolaan Keuangan Desa
ShareTweetSendPinScanShare
Posting Sebelumnya

Percepat Hilirisasi, Pemerintah akan Bangun Kilang Minyak Berkapasitas 1 Juta Barrel per Hari

Posting Selanjutnya

Febri Diansyah Gabung Tim Hukum Hasto, SIAGA 98 Soroti Etika Eks Pegawai KPK

Related Posts

Minimnya Anggaran KPK dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia

23 April 2026

KPK Tekankan Penguatan Integritas Pimpinan BRIN di Tengah Risiko Korupsi Sektor Riset

10 April 2026

KPK Gelar Pelatihan Integritas bagi APH, Targetkan 160 Personel Sepanjang 2026

8 Maret 2026

Tutup Celah Korupsi Lintas Negara, KPK-CAC Timor Leste Teken MoU

17 Januari 2026

Optimalisasi Asset Recovery, KPK Serahkan Lahan Rp9,83 Miliar di Sumedang untuk Pusdiklat HAM

9 Januari 2026
GOL Pelaporan Gratifikasi Online

Laporan Gratifikasi 2025 Naik 20 Persen: KPK Terima 5.020 Aduan Senilai Rp16,40 Miliar

31 Desember 2025
Posting Selanjutnya

Febri Diansyah Gabung Tim Hukum Hasto, SIAGA 98 Soroti Etika Eks Pegawai KPK

Jelang Lebaran 2025, Polri dan Jasa Marga Jalin Kerja Sama dengan Google Indonesia

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terbaru

Minimnya Anggaran KPK dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia

23 April 2026

Viral Anggaran Rp1,2 Triliun SIPGN, BGN Pastikan Transparansi dan Keamanan Data Nasional

23 April 2026

MBG yang Bersih, Dampak yang Berlipat: Dari Gizi Siswa hingga Penggerak Ekonomi Lokal

22 April 2026

Pandangan ADPPI atas Gagasan Menteri Keuangan Purbaya terkait Penataan Geo Dipa dan PNM dalam Ekosistem BUMN Panas Bumi dan Transisi Energi Nasional

18 April 2026

Ikhtiar Mengungkap Kasus Besar

16 April 2026

SIAGA 98 Desak Kejelasan dan Aksi Nyata Percepatan Reformasi Polri

11 April 2026

KPK Tekankan Penguatan Integritas Pimpinan BRIN di Tengah Risiko Korupsi Sektor Riset

10 April 2026

Artikel Terpopuler

  • Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi besar-besaran. Sebanyak 48 kolonel TNI resmi naik pangkat menjadi brigadir jenderal (Foto: Doc TNI/Istimewa)

    Mutasi Besar di Tubuh TNI, 48 Kolonel Resmi Naik Pangkat Menjadi Brigjen, Berikut Daftar Lengkapnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap jadi Alumni Paling Cemerlang di Akpol 1997

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Logo Baru, Semangat Baru: Pindad Tegaskan Komitmen Kemandirian Teknologi Pertahanan Nasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kenapa China Berkembang dan Maju

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Panglima TNI Agus Subiyanto Mutasi 5 Perwira Isi Jabatan Strategis di BIN, Berikut Daftar Lengkapnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Empat Pilot Tempur Indonesia Sukses Terbang Solo Rafale di Prancis, Perkuat Pertahanan Udara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Profil Mayjen (Purn) Glenny Kairupan, Direktur Utama Baru Garuda dengan Latar Militer dan Pengalaman Panjang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Sorot Merah Putih

Sorot Merah Putih adalah Media online yang menyoroti tentang kinerja Kabinet Merah Putih | Office: Jl. Proklamasi, RT.11/RW.5, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 | email: redaksi@sorotmerahputih.com

Follow Us

Sorot Merah Putih

kabariku.com | beritageothermal.com

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Kirim Tulisan
  • index

© 2024 Sorot Merah Putih - Soroti Berita Terkini | Crafted with power by WebIndoStudio

Tidak ada hasil
Lihat Semua hasil
  • News
    • Nasional
    • Hukum
    • Teknologi
    • Viral
    • Politik
    • Budaya
  • Sorot Prabowo
  • Sorot Parlementaria
  • Sorot Pertahanan
  • Sorot Jakarta
  • Sorot Daerah
  • Sorot Dwi Warna
  • Opini
  • Sastra
    • Puisi
    • Cerpen
    • Kirim Tulisan

© 2024 Sorot Merah Putih - Soroti Berita Terkini | Crafted with power by WebIndoStudio