Menutup 2025, Menyongsong 2026 dengan Disiplin dan Keyakinan Politik Rakyat

Refleksi Akhir Tahun Partai PRIMA Kota Bogor

Lala
Ketua DPC Partai Prima Kota Bogor

Sorot Merah Putih, Bogor – Dua tahun telah berlalu sejak awal Februari 2023, ketika Partai PRIMA Kota Bogor dibawah kepemimpinan yang baru berhasil lolos verifikasi faktual KPUD Kota Bogor. Sebuah capaian penting bagi partai yang lahir dari rahim perlawanan politik rakyat kecil dan kaum tertindas.

Namun sejarah tidak selalu berjalan lurus. Di tingkat nasional, Partai PRIMA dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu, sebuah keputusan yang berdampak besar pada soliditas organisasi hingga ke daerah.

Situasi tersebut menyebabkan cairnya konsolidasi internal. Tidak sedikit kawan-kawan yang kemudian memilih jalan pragmatis dengan mencalonkan diri melalui partai lain.

Sebuah pilihan yang kami pahami sebagai respons atas realitas politik elektoral yang keras, namun tetap menjadi catatan pahit dalam perjalanan organisasi.

Pasca Pemilu Presiden dan Legislatif, gelanggang politik nasional dan lokal memasuki babak Pilkada.

Momentum penting kemudian hadir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan partai politik yang telah lolos verifikasi sebagai Partai Politik dapat mengusung dan mendukung calon kepala daerah pada Pilkada September 2024.

Putusan ini menjadi titik balik bagi Partai PRIMA Kota Bogor untuk kembali merajut barisan dan menegaskan eksistensi politiknya.

Dengan bertumpu pada basis kekuatan riil-UMKM dan jejaring aktivis kerakyatan-Partai PRIMA Kota Bogor memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Dedie Rachim.

Dukungan ini bukan sekadar taktik elektoral, melainkan bagian dari upaya membuka ruang politik bagi agenda kerakyatan.

Kemenangan Dedie Rachim menjadi momentum penting yang memperlihatkan bahwa politik berbasis jejaring sosial dan ideologi masih memiliki daya hidup.

Pasca kemenangan tersebut, Dedie Rachim dipertemukan dengan Ketua Umum Partai PRIMA, Agus Jabo Priyono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Sosial RI, di Kantor Kementerian Sosial.

Dari pertemuan dan arahan tersebut, berlanjut rangkaian penguatan struktur dan kader Partai PRIMA, dengan penekanan utama pada program penguatan ekonomi rakyat miskin dan kelas sosial bawah.

Dalam praktiknya, Partai PRIMA Kota Bogor mampu mendominasi dan menggerakkan berbagai kegiatan sosial pengentasan kemiskinan yang bersinergi langsung dengan Dinas Sosial Kota Bogor serta aparat pemerintah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini menjadi bukti bahwa politik bukan hanya soal kursi, tetapi juga kerja nyata di tengah rakyat.

Namun demikian, refleksi ini juga harus jujur dan kritis. Pemerintahan Kota Bogor yang baru, hingga saat ini belum sepenuhnya merealisasikan janji kampanye Bogor Beres dengan visi Bogor Cerdas, Bogor Lancar, dan Bogor Sehat Sejahtera.

Sekolah gratis bagi rakyat miskin belum terwujud, kemacetan belum terurai secara signifikan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Bogor belum tampak nyata.

Program graduasi kemiskinan yang dicanangkan Kementerian Sosial dan dikemas dalam program Dinas Sosial pun belum menunjukkan hasil konkret, demikian pula program nasional Sekolah Rakyat bagi masyarakat miskin ekstrem belum terealisasi.

Memang benar, masa pemerintahan ini belum genap satu tahun sejak pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Februari 2025. Namun satu tahun bukanlah waktu yang singkat.

Pendapatan daerah dari pajak rakyat dan retribusi UMKM tidaklah kecil. Jika pendapatan tersebut mengendap tanpa arah yang jelas, ia berpotensi menjadi akumulasi kapital yang membahayakan perekonomian lokal dan membuka ruang lahirnya praktik korupsi oleh kaum serakahnomics dalam birokrasi pemerintahan.

Di sisi lain, partai-partai politik di DPRD Kota Bogor kami pandang masih cenderung menganggap situasi ini sebagai hal biasa. Fungsi pengawasan terhadap eksekutif belum dijalankan secara terbuka, tegas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Akan tetapi partai PRIMA kota Bogor mengapresiasi kepada pemerintah kota Bogor baik eksekutif dan legeslatif yang bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah lain seperti Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengelolaan sampah.

Menjadi catatan juga saat terjadi Demonstrasi besar-besaran yang membuat banyak daerah bergejolak akibat banyak pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan Pajak dengan tarif tinggi, kota Bogor lolos dan tidak bergejolak, karena pemerintahnya tidak seperti Pemerintah daerah lainnya. Pemkot Kota Bogor juga tanggap terhadap bencana Banjir Sumatera baru-baru ini dengan mengirimkan batuan sandang, makanan dan tenaga medis.

Menjelang akhir tahun, pada 24 Desember 2025, KPUD Kota Bogor mengundang seluruh partai politik untuk persiapan Pemilu 2029.

Setiap partai diwajibkan memiliki struktur kepartaian minimal hingga tingkat kecamatan.

Dengan telah berdirinya struktur Partai PRIMA sejak Pilkada, harapan besar disematkan agar struktur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara di tiap kecamatan tetap solid, kompak, dan disiplin, kita pun harus sadar dan rendah hati: kita belum menabur apa-apa, kita belum menanam apa-apa, kita pun belum siapa-siapa.

Namun kita memiliki keyakinan. Kita percaya bahwa kedisiplinan organisasi adalah syarat utama untuk menjaga keberlanjutan perjuangan.

Kita juga meyakini satu hal yang tak tergantikan: tidak ada jalan lain untuk mengentaskan kemiskinan-rakyat miskin harus berpolitik. Dengan keyakinan itu, kami menyambut tahun 2026 dengan harapan dan tekad.

Semoga tahun-tahun mendatang menjadi milik kita, hari-hari perjuangan rakyat yang gemilang, politik yang jujur dan kemenangan kaum tertindas.***

Selamat datang 2026