Sorot Merah Putih, Jakarta – Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, menegaskan bahwa jabatan Menteri Keuangan merupakan salah satu posisi paling strategis dalam menjaga arah pembangunan nasional.
Hasanuddin menyebut APBN bukan hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan belanja dan pendapatan negara, melainkan juga peta jalan pembangunan dan instrumen pengendali stabilitas ekonomi.
“Fiskal dan moneter adalah instrumen moral sekaligus politik. Tujuan akhirnya bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka, tapi memastikan kesejahteraan rakyat,” kata Hasanuddin di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, seorang Menteri Keuangan dituntut menguasai aspek teknokratis, sensitif terhadap dinamika sosial-politik, dan mampu menyelaraskan kebijakan fiskal dengan moneter.
Instrumen seperti tarif, insentif industri, hingga pajak karbon disebut menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal adalah sarana transformasi ekonomi menuju keberlanjutan.
Pelajaran Sejarah dan Tantangan Baru
Hasanuddin mengingatkan, krisis moneter 1997–1998 adalah contoh rapuhnya ekonomi ketika fiskal dan moneter gagal terkendali, yang berujung pada gejolak sosial-politik. Namun, reformasi fiskal awal 2000-an berhasil membangkitkan kembali kepercayaan publik dan investasi.
“Sejarah membuktikan, kepemimpinan Menteri Keuangan yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan nasional sangat menentukan stabilitas ekonomi,” ujarnya.
Kini, kata Hasanuddin, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks: perang dagang, ketegangan geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi rantai pasok global. Hal ini menuntut kebijakan fiskal yang gesit, mulai dari realokasi anggaran saat krisis hingga stimulus untuk industri strategis.
Loyalitas pada Negara, Rakyat, dan Presiden
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Hasanuddin menekankan bahwa Menteri Keuangan harus memiliki loyalitas penuh kepada negara, rakyat, dan visi-misi presiden. Tanpa itu, posisi strategis ini bisa dimanfaatkan kepentingan asing atau kelompok tertentu.
“Menteri Keuangan bukan sekadar bendahara negara. Ia adalah pengarah strategi besar bangsa, yang memastikan pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Hasanuddin juga mengingatkan pentingnya pengawasan. Publik diminta aktif mengawal kebijakan fiskal, sementara DPR harus kritis agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat.
“Dengan kesadaran kolektif, kedaulatan ekonomi bisa dijaga, pembangunan stabil, dan masa depan Indonesia terlindungi,” ujarnya.
“Selamat Menjalankan Tugas Pak Menteri Purbaya, tegakmerahputih,” imbuh Hasanuddin seraya menutup.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
