Sorot Merah Putih, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan ini disampaikan menyusul pidato Presiden pada Munas VI PKS di Jakarta, Senin (29/9/2025), yang menekankan pentingnya BUMN beroperasi secara efisien dan transparan.
KPK menilai langkah Presiden adalah upaya strategis pemerintah untuk memastikan setiap aset negara digunakan optimal bagi kepentingan rakyat.
“Korupsi menjadi salah satu akar masalah yang menyebabkan inefisiensi di BUMN. Modus-modus seperti penyuapan, gratifikasi, pengkondisian pengadaan barang dan jasa, hingga kerugian keuangan negara, sering kami temukan dalam penanganan kasus di sektor ini,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (30/9/2025), melalui pesan tertulis.
Budi menambahkan, KPK melihat keterlibatan lembaganya sebagai bagian dari langkah preventif sekaligus represif.
“Melalui fungsi pencegahan, KPK menyediakan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) bagi BUMN dan pelaku usaha untuk menjadi pedoman penerapan prinsip bisnis berintegritas,” ujarnya.
KPK meyakini bahwa penerapan prinsip good corporate governance (GCG) di BUMN akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kontribusi perusahaan pelat merah terhadap penerimaan negara.
“Kami optimistis dengan dukungan Presiden, BUMN dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang profesional, transparan, dan berintegritas. Langkah ini penting untuk melindungi aset negara dan memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat,” tegas Budi.
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan akan melibatkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk menelusuri penyimpangan di BUMN, terutama perusahaan yang merugi namun pejabatnya tetap menerima bonus. Presiden menargetkan misi bersih-bersih ini berlangsung dalam 2–3 tahun, untuk meningkatkan kinerja BUMN dan menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah.
“Saya ingin BUMN berjalan efisien dan adil. Pemerintah beri waktu 2–3 tahun untuk dibersihkan agar aset negara digunakan semaksimal mungkin,” kata Presiden Prabowo.
Dengan dukungan penuh KPK, langkah pemerintah ini dinilai mampu memperkuat tata kelola BUMN, mencegah praktik korupsi, dan menegakkan akuntabilitas demi kesejahteraan rakyat.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
