Sorot Merah Putih, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah (RM).
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan, dalam rangkaian penyelidikan ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Hari ini, Selasa (18/2), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya di wilayah Pemerintah Provinsi Bengkulu pada periode tahun 2018 hingga 2024,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika dikonfirmasi di Gedung Merah Putih, Jakarta. Selasa (18/02/2025).
Pemeriksaan para saksi berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Diketahui, pemeriksaan ini difokuskan pada upaya mendalami permintaan Rohidin agar Aparatur Sipil Negara (ASN) turut membantu penyediaan logistik dan penanggung jawab wilayah untuk pemenangan Rohidin dalam Pilkada 2024.
Adapun kempat Kepala Dinas yang dipanggil sebagai saksi,diantaranya; Tejo Suroso, Kepala Dinas PUPR; Donni Swabuana, Kepala Dinas ESDM; Syahjudin, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu; dan Saidirman, Kepala Dinas Pendidikan.
Dalam kasus ini, Pada Minggu, 24 November 2024, KPK mengumumkan penetapan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, dan Ajudan Gubernur, Evriansyah yang lebih dikenal dengan nama Anca.
Dalam konstruksi perkaranya, RM menyampaikan akan mencalonkan kembali sebagai Gubernur Bengkulu pada Pilkada Serentak 2024, sehingga yang bersangkutan meminta dukungan dana dan penanggung jawab wilayah. Kemudian IF mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala biro di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung rencana tersebut.
Selanjutnya para pihak, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) menyerahkan sejumlah dana untuk kebutuhan RM melalui EV.
Atas perbuatannya, para Tersangka diduga telah melakukan pemerasan dan penerimaan gratifikasi, dengan disangkakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP.
KPK selanjutnya akan melakukan penahanan kepada para Tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 24 November 2024 sampai dengan 13 Desember 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK.
Penetapan status tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024) malam.
Operasi ini dilakukan setelah KPK menerima informasi mengenai dugaan pemerasan terhadap pegawai guna penggalangan dana untuk keperluan Pilkada.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan delapan orang, dimana lima orang lainnya masih berstatus saksi.
KPK menegaskan bahwa pengusutan kasus ini merupakan komitmen lembaga dalam memberantas korupsi, serta memastikan bahwa setiap penyelenggara negara menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi.
KPK memastikan proses hukum akan terus berjalan transparan dan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku.*Boelansorotmerahputih
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
