Sorot Merah Putih, Jakarta – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu miliknya hingga isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu dirasakan Jokowi usai polemik soal ijazah kembali mencuat setelah dirinya purnatugas.
“Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik. Dibalik isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi di kediaman pribadinya di Solo, Senin (14/6/2025).
Menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan adanya agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Hasanuddin selaku Koordinator SIAGA 98 sekaligus Ketua Indonesia Raya Club for Reform (IRC Reform) menyampaikan bahwa justru Jokowi sendiri yang memperumit situasi.
Alih-alih menyelesaikan polemik secara terbuka dengan menunjukkan dokumen yang dimaksud, Jokowi malah menempuh jalur hukum yang justru memperpanjang polemik dan memunculkan berbagai spekulasi di publik.
“Langkah tersebut seolah menjadi upaya untuk membalikkan isu yang bertujuan menurunkan reputasi politik Jokowi, atau dengan kata lain, untuk men-downgrade,” tegas Hasanuddin, Selasa (15/7/2025).
Padahal, menurut Hasanuddin, jika Jokowi memilih bersikap terbuka dan transparan sejak awal, polemik seputar ijazah bisa segera diselesaikan tanpa perlu menciptakan kegaduhan politik yang berlarut-larut.
“Jokowi telah melemparkan isu yang tidak berdasar soal adanya agenda politik besar. Kami mencurigai beliau dalam kondisi psikologis yang tidak stabil karena menempuh langkah hukum dalam kapasitas sebagai pelapor. Ini preseden baru dalam era reformasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menyayangkan langkah Jokowi yang tidak menyelesaikan polemik ijazah dengan cara sederhana, yakni membuka dokumen asli ke publik.
“Seandainya Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada pihak-pihak yang mempertanyakan, polemik ini pasti sudah selesai. Polri dapat mengundang UGM dan pihak penggugat seperti Roy Suryo, didampingi saksi independen. Tapi yang terjadi justru pelaporan pidana, yang memperpanjang masalah dan memicu berbagai spekulasi,” terangnya.
SIAGA 98 juga menduga ada kemungkinan Jokowi justru sengaja membiarkan polemik ini berlarut-larut untuk kepentingan politik tertentu.
“Jangan-jangan justru Presiden ke-7 itu sendiri yang sedang memainkan agenda politik besar. Bukan sebaliknya,” tambahnya.
Mengenai wacana pemakzulan terhadap Wapres Gibran, SIAGA 98 menilai hal itu tidak perlu dibesar-besarkan.
“Usulan pemakzulan tidak serta-merta jadi masalah serius. Dalam demokrasi, kritik adalah hal yang wajar. Kalau dianggap sebagai otokritik, justru bisa bermanfaat,” ujarnya.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa Gibran memiliki dukungan politik yang kuat, terutama dari Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra.
“Jika dulu saat kampanye Gibran berkata, ‘Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini,’ maka sekarang kami katakan, ‘Tenang saja Mas Gibran, kini Prabowo ada di sini’. Apa yang perlu dikhawatirkan soal kebersamaan politik?” cetusnya.
Ia juga menyinggung etika pascapemerintahan, mengingatkan Jokowi agar meneladani sikap mantan Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono.
“Presiden ke-7 perlu belajar dari Presiden Megawati dan SBY yang memberikan ruang bagi penerusnya tanpa menciptakan kegaduhan. Jangan justru membayang-bayangi dengan pertemuan di balik pertemuan yang memunculkan banyak spekulasi,” tegas Hasanuddin.
Terakhir, SIAGA 98 meminta semua pihak mendukung fokus pemerintahan saat ini untuk menghadapi tantangan global dan membangun kesejahteraan rakyat, tanpa diganggu polemik berkepanjangan.
“Presiden dan Wapres saat ini tengah berjuang di kancah internasional dan domestik. Jangan diganggu dengan isu ijazah palsu yang justru bisa menurunkan martabat bangsa-kecuali memang ada agenda politik lain dari Presiden ke-7,” pungkasnya.*
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
