Sorot Merah Putih — Upaya pemerintahan Prabowo Subianto dalam menghemat anggaran, yaitu dengan memperketat perjalanan dinas luar negeri (PDLN) bagi seluruh pejabat negara, layak diapresiasi.
Pembatasan itu diatur berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Kementerian Sekretariat Negara No.B-32/M/S/LN.00/12/2024 pada 23 Desember 2024. Sejumlah poin penting diatur dalam surat edaran tersebut.
“Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024, Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN),” dikutip dari akun Instagram resmi @kemensetneg.ri, Kamis (26/12/2024).
Sejumlah poin menyangkut pembatasan PDLN, antara lain. Pertama, PDLN dilakukan secara efektif, efisien dan selektif dengan mendukung fokus Asta Cita Presiden. Kedua, kegiatan PDLN diutamakan yang memiliki urgensi substantif dan menghasilkan manfaat nyata bagi kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.
Poin ketiga yang tak kalah pentingnya adalah jumlah peserta PDLN dibatasi sesuai jenis kegiatan untuk efisiensi anggaran.
Selain itu, ada prosedur yang terkait pengajuan izin PDLN selambat-lambatnya 7 hari sebelum rencana keberangkatan.
“PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan prosedur,” tulis poin nomor 4 dalam surat edaran tersebut.
Dan, pengajuan permohonan PDLN wajib dilengkapi sejumlah dokumen, yakni kerangka acuan kerja yang memuat urgensi kegiatan, justifikasi peran substantif penugasan peserta PDLN, analisis biaya dan manfaat, serta rencana tindak lanjut pasca kegiatan.
Selain itu, wajib menyertakan konfirmasi resmi keikutsertaan individu beserta jadwal atau agenda kegiatan, maupun rundown yang bersumber dari mitra penyelenggara luar negeri; serta korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan dinas dengan perwakilan pemerintah pada negara yang dituju.
Pelaku perjalanan dinas luar negeri juga harus melampirkan keterangan pembiayaan, khususnya bagi kegiatan dinas yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari dana pribadi, maupun sepenuhnya atau sebagian dari donor/sponsor.
Perlu juga dilampirkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan perjanjian tugas belajar bagi kegiatan dinas luar negeri dalam rangka mengikuti pendidikan gelar.
Bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan menteri/wakil menteri/pimpinan lembaga, maka permohonan izin PDLN diajukan bersamaan dengan permohonan persetujuan tim pendamping substansi maupun non-substansi, dan permohonan persetujuan Menteri Ad Interim, khusus bagi penugasan PDLN menteri. Dan, laporan kegiatan PDLN disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kepulangan. (sumber/sorotmerahputih)
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
