sorotmerahputih.com, JAKARTA – Isu perubahan sitem pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam perayaan ulang tahun Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2024) lalu menjadi perhatian banyak pihak.
Pilkada serentak diklaim menguras anggaran negara mencapai Rp37 Triliun pada Pilkada 2024 lalu. DPR pun akan membahas wacana ini setelah masa reses berakhir pada 20 Januari 2025.
BacaLainnya
Salah satu eks Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Beathor Suryadi turut mendukung rencana tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menjalankan demokrasi Pancasila dengan mengusulkan Pilkada melalui DPRD, sesuai karakter bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat..
“Gagasan Presiden Prabowo sesuai karakter bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Gagasan ini adalah jalan tengah memilih proses demokrasi Pancasila, tidak dengan jalan cara Soeharto dan tidak pula dengan jalan demokrasi kebablasan liberal yang penuh modal/kapitalis diantara ratusan juta rakyatnya yang masih miskin,” kata Beathor Suryadi. Jum’at (27/12/2024).
Dia menjelaskan, saat ini ada 9 Partai Politik di DPRD Kabupaten dan Kota, pimpinan Partai wajib menentukan 1 kandidat dari kadernya menjadi Bacalon Pilkada berkontestasi melawan 8 kandidat dari Partai yang lain, berkampanye diruang DPRD tanpa sponsor.
Menurutnya, setiap kandidat jelas keturunan keluarganya, punya jejang pendidikkan, pengalaman dan pengetahuan tentang tata kelolah Negara.
“Dengan itu mereka (kandidat) akan mampu menguraikan program kerja pembangunan 5 tahun kedepan. Sosok kandidat akan terpilih jika memiliki program yang jelas dan nampak mumpuni,” terangnya.
Pun diungkapkan, dengan Pilkada melalui DPRD menghilangkan ambang batas Partai. Bahwa setiap Anggota DPRD berhak menggunakan hak politiknya untuk memilih kandidat Calon Kepala Daerah (KDH) yang telah berkampanye,
“Gagasan Presiden Prabowo ini menghilang kan sistem Dinasty, menghilangkan model koalisi Partai, menghilangkan sponsor, menghilangkan angka ambang batas Partai dan menyelamatkan SDA serta memastikan Suara Terbanyak menjadi pemenang Pilkada melalui hak suara politik Anggota DPRD setempat,” tandasnya.*(sorotmerahputih)
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
