Sorot Merah Putih, Denpasar – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa pembangunan rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak boleh sekadar menghadirkan tempat tinggal, tetapi harus menjadi hunian yang nyaman, terjangkau, sekaligus menampilkan karakter estetika daerah. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat meninjau Rusun ASN Kementerian Keuangan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Denpasar, Senin (24/11/2025).
Dalam kegiatan itu, Qodari menyampaikan apresiasinya terhadap konsep rusun yang dinilai mampu memberikan pengalaman tinggal yang berbeda meskipun bangunannya menggunakan pola struktural serupa. “Saya usul ke Pak Menteri PKP, setelah kemarin melihat yang di Jogja lalu ke sini, bangunannya mirip tapi suasananya beda. Ini karena desainnya memang menarik,” ujarnya.
Qodari mendorong penerapan estetika lokal sebagai identitas rusun yang dibangun pemerintah. Menurutnya, ciri khas daerah harus hadir secara nyata agar pembangunan hunian tidak hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menjaga kekayaan budaya. “Kalau di Bali ya bergaya Bali, di Padang ya khas Padang. Begitu pun Kalimantan, harus mencerminkan style Kalimantan,” katanya.
Ia menilai peran Kementerian PKP tidak hanya menyediakan fasilitas yang layak bagi ASN, namun juga memperkuat nilai-nilai kebudayaan lokal. “Kementerian PKP bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan ASN, tetapi juga ikut membangun budaya,” tambah Qodari.
Lebih lanjut, Qodari menilai program perumahan pemerintah saat ini menunjukkan kemajuan karena adanya kolaborasi kuat antarinstansi. “Hari ini kita melihat lagi sebuah terobosan besar dari PKP. Program ini bisa berjalan cepat karena ada kepemimpinan yang kolaboratif,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas kementerian hingga pemerintah daerah menjadi fondasi utama percepatan Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa setiap pembangunan hunian pemerintah harus memaksimalkan penggunaan anggaran rakyat. “Kalau memakai uang negara, hasilnya harus optimal, berkualitas, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan Rusun Arunika 36 yang dibangun dengan empat lantai dan menyediakan 120 unit bagi 480 penghuni. Tarif sewanya hanya Rp300 ribu per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan apartemen komersial di Denpasar yang rata-rata mencapai Rp3 juta. Rusun tersebut telah memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) atau penyerahan sementara hasil pekerjaan kontraktor pada 30 November 2024. Maruarar juga menyebut bahwa lahan milik Kementerian Keuangan di Denpasar akan diusulkan untuk pembangunan rusun MBR pada anggaran 2026 karena lokasinya dinilai strategis.
Dengan pendekatan estetika lokal, tarif terjangkau, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap rusun ASN dan MBR dapat menjadi model hunian perkotaan yang layak serta memperkuat karakter daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
