Sorot Merah Putih, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak menelusuri jejak dugaan penyimpangan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kali ini, penyidik mendalami proses penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta dugaan aliran dana dalam kasus pemerasan yang menyeret sejumlah pejabat, termasuk mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel.
Pemeriksaan dilakukan terhadap mantan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Haiyani Rumondang, yang dimintai keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung pada Jumat (10/10/2025) dan menjadi salah satu langkah penting dalam membongkar konstruksi perkara yang tengah disorot publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik memfokuskan pemeriksaan pada dua hal pokok.
“Saksi diperiksa terkait proses penerbitan sertifikat K3. Selain itu, penyidik juga mendalami pengetahuan saksi mengenai dugaan penerimaan uang dari pihak penyelenggara jasa K3 (PJK3),” ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (11/10/2025).
Langkah tersebut diambil menyusul temuan awal KPK mengenai dugaan aliran dana sekitar Rp 50 juta per minggu kepada pihak berinisial HR, yang diduga mengarah pada Haiyani Rumondang. Meski demikian, hingga kini Haiyani belum ditahan oleh penyidik.
Dari OTT Hingga Penetapan 11 Tersangka
Kasus dugaan pemerasan di Kemnaker bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Dari operasi itu, lembaga antirasuah menetapkan 11 tersangka, termasuk mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel).
Selain Noel, sejumlah pejabat struktural di Kemnaker dan pihak swasta juga ikut terseret. Mereka dijerat dengan pasal pemerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pemerintah menegaskan, langkah KPK tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang kini terus digelorakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada toleransi bagi pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang, terlebih di sektor yang bersentuhan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
“Pemerintah mendukung penuh penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Kementerian harus menjadi contoh integritas, bukan ladang penyimpangan,” ujar salah satu pejabat di lingkungan KemenPAN-RB yang enggan disebutkan namanya.
Meneguhkan Komitmen Pemerintahan Bersih
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pembangunan ekonomi dan reformasi birokrasi harus berjalan beriringan. Pemerintah menilai, penyelidikan KPK bukan semata soal penegakan hukum, melainkan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dengan langkah tegas dan koordinasi antar lembaga, pemerintah berharap tidak ada lagi celah bagi praktik pungli dan korupsi di tubuh birokrasi.
Dalam pandangan banyak pengamat, penanganan kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga integritas sektor ketenagakerjaan — sebuah bidang yang menyangkut keselamatan, produktivitas, dan kesejahteraan jutaan pekerja Indonesia.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
