Sorot Merah Putih – Nepal – Gelombang demonstrasi besar di Nepal melahirkan babak baru dalam sejarah politik negeri Himalaya itu. Para aktivis muda anti-korupsi dilaporkan menggunakan platform komunikasi Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan perdana menteri interim.
Hasilnya, Sushila Karki (73), mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah negara tersebut. Ia dipercaya memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet Perdana Menteri KP Sharma Oli, yang tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait dugaan korupsi dan nepotisme.
BacaLainnya
Menuju Pemilu 2026
Nepal dijadwalkan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk memilih perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki akan memegang kendali pemerintahan.
Pelantikan Karki dipandang sebagai simbol kuat perlawanan terhadap praktik korupsi dan nepotisme yang membelit politik Nepal. Dukungan besar dari generasi muda, khususnya Gen Z, mencerminkan dorongan kuat menuju reformasi politik yang lebih bersih dan transparan.
Dukungan Generasi Muda
Mengutip India Today, Minggu (14/9/2025), Karki dikenal sebagai hakim yang tegas terhadap isu terorisme dan korupsi. Namanya mendapat dukungan luas dari komunitas pemuda, salah satunya “We Nepali Group”, setelah ribuan orang turun ke jalan menuntut perubahan.
Dalam sebuah pertemuan akbar yang dihadiri lebih dari 5.000 anggota, mayoritas suara mendukung Karki sebagai pemimpin interim.
Rekam Jejak di Dunia Hukum
Sushila Karki bukan sosok baru di panggung nasional. Pada 2016, ia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal. Selama kariernya, Karki kerap menangani kasus-kasus besar, termasuk vonis terhadap menteri aktif yang terjerat korupsi.
Salah satu putusan bersejarah adalah vonis terhadap Jay Prakash Gupta, Menteri Teknologi Informasi kala itu, pada 2012. Keputusan tersebut menjadi momen pertama kali seorang menteri aktif di Nepal dijatuhi hukuman penjara karena korupsi.
Keberanian Karki kerap membuatnya bersinggungan dengan eksekutif. Pada 2017, koalisi parlemen bahkan sempat mengajukan mosi pemakzulan terhadap dirinya, terutama terkait perselisihan dalam pengangkatan Kepala Polisi.
Latar Belakang Akademik
Karki memulai karier hukum sebagai advokat di Biratnagar pada 1979. Ia memiliki latar belakang pendidikan di India, dengan gelar master ilmu politik dari Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, pada 1975.
Selain aktif secara akademik, Karki juga terlibat dalam kegiatan budaya kampus. Ia sempat mendapat tawaran untuk mengajar dan melanjutkan studi doktoral (PhD), namun akhirnya memilih jalur hakim.
“BHU memberi saya fondasi akademik dan kesempatan belajar di luar kelas. Saya pernah ditawari mengajar dan menempuh PhD di sana. Tapi mungkin takdir saya memang menjadi hakim,” ujar Karki mengenang, dikutip dari Himalayan Times (van)
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
