Sorot Merah Putih, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menjadikan persoalan demografi sebagai salah satu prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Isu ini dinilai sangat strategis untuk masa depan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Tito usai bertemu Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji di Kantor Kemendagri, Jakarta.
“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka, maka kita harus membangun awareness,” ujar Tito dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, pemahaman kepala daerah terhadap isu demografi sangat penting untuk mendukung upaya penanganan tantangan kependudukan.
Kemendagri akan mengomunikasikan urgensi isu ini secara menyeluruh kepada seluruh pemda, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, dengan melibatkan BKKBN serta kementerian dan lembaga terkait.
Dukungan Penuh untuk BKKBN
Tito juga menegaskan dukungan penuh Kemendagri terhadap langkah-langkah strategis BKKBN, termasuk dalam hal penempatan pegawai BKKBN di daerah.
Menurutnya, persoalan demografi seperti pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan produktivitas masyarakat harus menjadi perhatian bersama.
“Persoalan demografi salah satunya menyangkut upaya menjaga stabilitas pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, juga mendorong penduduk agar lebih produktif,” tegasnya.
Belajar dari Negara Maju
Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan bahwa persoalan demografi telah menjadi perhatian serius di sejumlah negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan.
Di negara-negara tersebut, tren urbanisasi yang tinggi membuat masyarakat enggan berkeluarga, sehingga angka kelahiran menurun drastis.
“Negara maju sekarang justru berusaha mendorong angka kelahiran dan menarik penduduk dari kota untuk kembali ke desa,” katanya.
Indonesia, lanjut Tito, harus belajar dari fenomena tersebut dengan mengantisipasi sejak dini.
“Pemerintah daerah, untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan pembangunan manusia yang berkelanjutan melalui kebijakan kependudukan yang inklusif dan adaptif,” tandas Mendagri.***
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
