Sorot Merah Putih, Bali – Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia kini memasuki tahap penting dengan target penyelesaian pada Agustus 2025.
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan optimisme bahwa proyek besar ini dapat dirampungkan dalam dua bulan kedepan.
Sebelum diterbitkan secara resmi, naskah sejarah versi terbaru tersebut akan terlebih dahulu melalui proses uji publik agar terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan kalangan akademisi.
“Selesainya nanti bulan Agustus, tetapi kita akan ada uji publik,” ujar Fadli usai hadiri acara Bali International Film Festival (Balinale) 2025. Minggu (8/6/2025).
Fadli mengakui bahwa ia belum mengetahui secara rinci sejauh mana progres terkini penulisan tersebut. Namun, ia menegaskan keyakinannya terhadap kapasitas para sejarawan yang terlibat, seraya menyampaikan bahwa proses ini tidak dimulai dari nol, melainkan mengacu pada dokumen dan referensi sejarah yang telah ada sebelumnya.
“Sisa waktu yang ada cukup, karena mereka tidak memulai dari nol,” katanya.
Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa upaya penulisan ulang ini sangat penting mengingat pemerintah terakhir kali menerbitkan sejarah nasional lebih dari dua dekade lalu, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
“Kita tidak menulis sejarah dari nol, tentu saja dari apa yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Kita sudah lama tidak menulis sejarah, paling tidak dari yang diterbitkan oleh pemerintah terakhir pada era pemerintahan pak Habibie,” tambahnya.
Fadli menegaskan bahwa penulisan ulang ini bukan bertujuan untuk mengoreksi masa lalu secara politis, melainkan untuk memberikan narasi sejarah yang lebih komprehensif dan berpijak pada perspektif nasional.
Ia menyebutkan bahwa sejarah versi baru ini harus bebas dari bias kolonial maupun kepentingan golongan tertentu.
“Jadi, Indonesia-sentris ya, bukan perspektif kolonial. Yang menulis sejarah adalah profesional, ya sejarawan, bukan aktivis, bukan politisi,” tegasnya.
Dalam proses tersebut, Fadli juga menerima masukan dari Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Keduanya sempat berdiskusi saat menghadiri pameran foto Guntur Soekarnoputra di Jakarta.
Megawati mengkritisi narasi sejarah nasional yang dinilai terlalu fokus pada masa Orde Baru dan kurang mencerminkan keberagaman pandangan.
Menanggapi hal tersebut, Fadli menyambut baik inisiatif Megawati untuk melibatkan lebih banyak sejarawan dari berbagai latar belakang.
Ia memastikan bahwa pemerintah juga telah mengajak akademisi yang berkompeten dalam proses penyusunan ini.
“Tidak ada masalah. Memang kita harus mempunyai perspektif. Kalau saya, kecenderungannya, apalagi 80 tahun Indonesia merdeka, perspektif Indonesia itu sangat penting. Jadi bukan perspektif kolonialis, bukan perspektif golongan, bukan perspektif tertentu,” pungkas Fadli.
Dengan pendekatan inklusif dan berbasis akademik, pemerintah berharap sejarah nasional yang baru ini akan menjadi pijakan kuat bagi generasi mendatang dalam memahami identitas dan perjalanan bangsa secara utuh dan berimbang.*
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
