Sorot Merah Putih, Jakarta – Pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan secara transparan. Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana Rp70 triliun dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak terserap tahun ini. Alih-alih menjadi polemik, langkah itu justru dipandang sebagai bentuk tanggung jawab dan disiplin fiskal yang diperkuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, dana yang dikembalikan bukan berasal dari APBN yang sudah berjalan, melainkan tambahan anggaran yang sempat diajukan oleh BGN.
“Yang saya tahu, mereka mengembalikan Rp100 triliun dari anggaran yang sempat diminta, tapi itu belum benar-benar dianggarkan. Jadi sebenarnya uangnya belum ada,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ia menjelaskan, anggaran resmi MBG yang tertuang dalam APBN 2025 hanya sebesar Rp71 triliun. Pemerintah, kata Purbaya, terus memantau penyerapannya agar program prioritas nasional ini berjalan optimal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Program ini bagus dan harus kita dukung. Fokusnya adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Program Jalan, Serapan Terus Didorong
Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman melaporkan, hingga awal Oktober 2025, realisasi penyaluran anggaran MBG sudah mencapai 23 persen dari total Rp71 triliun. Angka itu disebut cukup positif mengingat skala besar program yang melibatkan jutaan penerima manfaat.
“Kita harapkan akselerasinya semakin cepat sesuai dengan arahan Presiden. Pemerintah menargetkan penyerapannya terus meningkat hingga akhir tahun,” kata Luky.
Program MBG menyasar 31,2 juta penerima manfaat melalui 10.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan angka itu naik menjadi 82,9 juta penerima dan 25.000 SPPG hingga akhir tahun.
“Ini program jangka panjang yang butuh kesiapan teknis. Tapi progresnya sudah mengarah ke percepatan,” ujar Luky.
BGN Tegaskan Akuntabilitas dan Efisiensi
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, pengembalian dana dilakukan semata-mata karena kehati-hatian. Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk akuntabilitas lembaga yang ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai prioritas.
“Dari total alokasi Rp171 triliun, Rp99 triliun terserap, sementara Rp70 triliun kami kembalikan kepada Presiden karena diperkirakan tak terserap optimal tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).
Untuk tahun depan, BGN akan mengelola Rp268 triliun dengan dukungan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan pemerintah bagi MBG 2026 mencapai Rp335 triliun.
“Kami ingin program ini benar-benar tepat guna, tidak hanya cepat tapi juga memberi hasil nyata bagi generasi masa depan,” ujarnya.
Disiplin Fiskal, Bukti Pemerintah Serius
Pengembalian anggaran besar oleh BGN menunjukkan arah baru tata kelola fiskal: disiplin, transparan, dan berorientasi hasil. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas di setiap program nasional.
Program Makan Bergizi Gratis bukan semata bantuan pangan, tapi investasi masa depan bangsa. Pemerintah melihat pemenuhan gizi anak dan remaja sebagai pondasi membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
