Sorot Merah Putih, Garut – Aksi panggung rakyat dan mimbar bebas yang digelar di depan Gedung DPRD Garut, Jalan Patriot, baru-baru ini menuai kritik pedas dari aktivis senior Penggerak dan Pemajuan Garut Selatan (PPGS), Bubun Sihabudin.
Bubun menyebut aksi bertajuk evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Garut tak lebih dari manuver elite politik yang kecewa tak lagi punya akses kekuasaan.
“Ini bukan evaluasi, ini curhat massal elite yang gagal move on. Kritiknya enggak berdasar, tuntutannya absurd. Pemerintah belum sempat beresin rumah lama yang ambruk, mereka udah ribut minta ganti sofa,” ucap Bubun dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).
Menurut pendiri PPGS itu, pemerintahan Syakur Amin – Putri Karlina saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam membenahi sistem warisan masa lalu.
Ia menyebut masih kuatnya pengaruh birokrasi lama, kepala dinas hasil titipan politik, hingga pola kerja feodal sebagai penghambat utama reformasi.
“Mereka mewarisi bangkai sistem, dan baru 100 hari ini udah diminta hasilnya kayak jualan cilok. Padahal bangun sistem itu kayak nanem kopi, bukan goreng kerupuk,” ujarnya.
Tuding Tuntutan Absurd dan Minim Visi
Bubun secara khusus menyoroti isi tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut. Ia menilai sebagian besar tuntutan tak mencerminkan perspektif pembangunan jangka panjang dan justru sarat kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau ini gerakan mahasiswa, saya kecewa. Kalau ini gerakan LSM, saya sedih. Tapi kalau ini gerakan elite yang sakit hati karena tak dilibatkan, saya nggak heran,” katanya tajam.
Tak hanya itu, Bubun bahkan menantang para pengkritik untuk membuka rekam jejak masa lalu mereka. Ia menuding sebagian dari mereka sebelumnya ikut menikmati kekuasaan dan proyek, namun kini tampil sebagai “pahlawan kesiangan”.
“Ngomong birokrasi bobrok, padahal dulu ikut main proyek. Ngomong pengentasan kemiskinan, padahal dulu ikut bancakan anggaran. Ayo buka-bukaan, siapa yang cuci tangan hari ini dan sok bersih?” tantangnya.
Meski kritiknya keras terhadap aksi tersebut, Bubun tetap menekankan perlunya pembenahan internal di tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut. Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan reformasi menyeluruh dan mengganti aparatur yang terindikasi bermental proyek.
“Kalau Garut mau hebat, jangan dikelola oleh para pengemis proyek atau makelar mutasi. Bersihkan OPD, rombak pola kerja. Jangan kasih ruang buat barisan masa lalu yang cuma tahu nyolong di terang bulan,” tegasnya.
Pesan untuk Publik: Jangan Tertipu Narasi Elit
Di akhir pernyataannya, Bubun mengingatkan masyarakat untuk tetap kritis dan tidak mudah terjebak oleh narasi gerakan yang mengatasnamakan rakyat, namun sesungguhnya dilandasi kekecewaan pribadi atas kekuasaan yang hilang.
“Jangan sampai demokrasi kita disandera oleh trauma kekuasaan. Jangan biarkan keributan elite merampok harapan rakyat. Syakur–Putri baru mulai kerja. Kalau mau evaluasi, siapkan dulu kepala dingin, bukan hati panas karena tak kebagian proyek,” pungkasnya.*
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
