Sorot Merah Putih, Jakarta – Pemerintah mendorong pendirian 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai langkah strategis untuk mempercepat kemandirian penerima bantuan sosial (bansos) dan menekan angka kemiskinan.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan, Kopdes diharapkan menjadi jembatan transisi dari penerimaan bantuan menuju pemberdayaan ekonomi nyata di desa.
“Ini kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kita berharap koperasi desa mampu menyerap hasil produksi masyarakat desa,” ujar Agus Jabo saat Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Peluncuran Kelembagaan Kopdes Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Kementerian Sosial kini fokus mendorong graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako/BPNT, dan bantuan lainnya agar mandiri maksimal dalam lima tahun.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, paradigma bantuan sosial diubah dari sekadar distribusi menjadi pemberdayaan ekonomi warga.
Agus Jabo menegaskan, keberadaan Kopdes Merah Putih diharapkan memicu penyerapan hasil produksi warga, menggerakkan ekonomi lokal, dan menurunkan angka kemiskinan.
“Kita berharap Kopdes ini bisa menjadi stimulus supaya kemiskinan secepatnya turun,” ucapnya.
Pemerintah juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49 Tahun 2025 yang memungkinkan Kopdes mengakses pembiayaan produktif melalui bank-bank Himbara.
Kopdes dapat memanfaatkan aset negara atau desa yang tidak terpakai, seperti bangunan sekolah yang sudah tidak beroperasi atau balai desa, sehingga peluncuran koperasi dapat dipercepat tanpa pembangunan infrastruktur baru.
Dari sisi tata kelola, Kopdes Merah Putih akan mengadopsi sistem transaksi digital dan cashless terintegrasi dengan platform perbankan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Pelatihan sumber daya manusia dilakukan secara daring dan berbasis modul tanpa membebani APBN.
Pemerintah menargetkan 10.000 koperasi desa beroperasi penuh pada Agustus 2025. Saat ini Satgas Koperasi Desa telah menjangkau lebih dari 300 kabupaten/kota dan akan diperluas ke seluruh 514 wilayah administratif dalam waktu dekat.
“Semua langkah ini kita lakukan agar keluarga penerima bansos bisa segera berdaya, mandiri, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Kita ingin koperasi desa menjadi motor penggerak kemandirian masyarakat,” pungkas Wamensos Agus Jabo.*
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
