Sorot Merah Putih, Jakarta – Pemerintah secara resmi menetapkan bahwa empat pulau yang selama ini menjadi objek sengketa antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, bertepatan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Selasa (17/6/2025).
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI dan para Menteri terkait.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, keputusan Presiden Prabowo didasarkan pada temuan dokumen historis dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Keputusan Mendagri yang ditandatangani oleh almarhum Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara kala itu, yang menyetujui bahwa keempat pulau tersebut berada di wilayah Aceh.
“Saya dengan Ketua DPR Ibu Puan Maharani intens melakukan komunikasi dengan Presiden untuk meminta agar dinamika tidak berlarut-larut dan akhirnya presiden mengambil persoalan penyelesaian permasalahan tersebut,” katanya saat konferensi pers di Istana.
“Alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama Keputusan Mendagri tentang kesepakatan dua gubernur, yang menyatakan empat pulau itu memang masuk wilayah Aceh,” lanjut Dasco.
Presiden Prabowo dalam arahannya menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya kira prinsip bahwa kita satu, karena NKRI itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama dan penyelesaian, saya kira itu sangat baik,” ujar Presiden Prabowo.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik agar tidak memunculkan polemik yang tidak perlu.
“Kondisi kita saat ini baik. Pertumbuhan ekonomi kita positif, produksi pertanian meningkat, dan suasana politik juga kondusif. Maka sangat penting ada penerangan kepada rakyat secara jujur dan terbuka agar kita terus menjaga momentum ini,” tambahnya.
Langkah ini dipandang sebagai bentuk penyelesaian damai dan bukti sejarah, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam merawat kesatuan wilayah Indonesia.*
*BPMI Setres
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
