Sorot Merah Putih, Jakarta – Sejumlah Perwira Polisi peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (17/04/2025).
Diketahui, kunjungan ini bertujuan untuk meminta masukan dan berdiskusi langsung dengan mantan Kepala Negara sebagai bagian dari program pembelajaran kepemimpinan yang mereka jalani.
Kunjungan ini pun menarik perhatian publik. Tak sedikit yang mulai berspekulasi dan mengaitkannya dengan dinamika politik nasional.
Menyikapi hal ini, Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98 (Simpul Aktivis Angkatan 1998), menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukanlah pelanggaran etika maupun tindakan yang merusak tatanan hukum sebagaimana dikritik oleh sejumlah pihak, termasuk pengamat Refly Harun.
“Pertemuan peserta didik Sespimmen dengan Presiden ke-7 RI di kediamannya adalah hal biasa dan sah-sah saja. Ini bagian dari proses belajar, bukan politisasi,” ujar Hasanuddin, Senin (21/04/2025).
Menurut Hasanuddin, pertemuan tersebut berlangsung dalam kerangka audiensi dan pembelajaran.
Sebagai siswa yang tengah menempuh pendidikan kepemimpinan, para peserta didik Sespimmen memiliki kebutuhan untuk menyerap ilmu dan pengalaman dari tokoh-tokoh nasional, termasuk dari mantan presiden.
“Ini kunjungan dalam konteks akademis dan profesional. Mereka datang untuk belajar dari pengalaman langsung seorang mantan Presiden. Jadi sah-sah saja, dan tak perlu dipersoalkan secara berlebihan,” tambahnya.
Hasanuddin juga menilai, kritik yang menyebut pertemuan itu melanggar etika tidak berdasar dan cenderung mengabaikan konteks pendidikan yang dijalani para perwira tersebut.
Dinamika Politik dan Persepsi Publik
Meski demikian, di tengah suhu politik nasional yang hangat, kunjungan ini sempat diinterpretasikan oleh sebagian kalangan sebagai sinyal politik atau bentuk kedekatan khusus antara Jokowi dan unsur Polri.
Namun banyak pihak juga menilai hal ini sebagai refleksi dari kultur akademik di institusi Polri yang mendorong pembelajaran dari berbagai sumber, termasuk dari tokoh nasional.
Sejumlah akademisi dan praktisi hukum menyarankan agar publik tidak terlalu cepat menilai secara politis setiap interaksi yang melibatkan tokoh nasional dan lembaga negara.
Kunjungan para peserta didik Sespimmen ke Jokowi dinilai sebagai komunikasi strategis yang bersifat edukatif, bukan bagian dari manuver politik.
Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa institusi pendidikan, termasuk dalam lingkungan Kepolisian, memiliki pendekatan multidimensi untuk mencetak pemimpin masa depan.
“Jika semua dipolitisasi, maka ruang dialog dan pembelajaran akan sempit. Justru, kunjungan seperti ini harus diapresiasi selama dilakukan dalam koridor yang benar,” pungkas Hasanuddin.*Boelan
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
