DPR Dukung Kementerian HAM Targetkan 2.000 “Kampung Redam” dan Revisi UU HAM di 2026

Sorot Merah Putih, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan lima program prioritas yang akan menjadi andalan Kementerian HAM pada tahun anggaran 2026.

Program-program tersebut difokuskan pada pendekatan humanis, pelayanan langsung ke masyarakat, serta reformasi kebijakan strategis di bidang HAM.

BacaLainnya

Bimo Putranto: Jokowi-Prabowo Harus Tetap Solid, Jaga Kebersamaan hingga 2029

26 Agustus 2026

Menhut Raja Juli Antoni Perkuat Penanganan Karhutla, 5.000 ASN Disiapkan ke Enam Provinsi

24 Agustus 2026

SIAGA 98 Usul Terbitkan Perpres Baru untuk Perkuat Penataan Kelembagaan BGN Pascaputusan MK

5 Agustus 2026

Menteri Pigai menjelaskan bahwa Kementerian HAM akan membangun 2.000 titik Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) serta pembinaan Desa Sadar HAM di 2.000 desa.

Selain itu, 10 pusat studi HAM di perguruan tinggi juga akan didirikan untuk memperkuat basis akademik dan riset kebijakan HAM.

“Termasuk melanjutkan penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat, revisi Undang-Undang HAM, dan tentu saja program rutin lainnya,” ujar Menteri HAM dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (9/7/2025),

Apresiasi DPR Program Jemput Bola

Menteri HAM menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Komisi XIII DPR RI, khususnya dalam Rapat Kerja (Raker) tertutup di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7). Ia menilai, dukungan tersebut menjadi energi positif bagi kementeriannya untuk terus memberikan kinerja terbaik.

“Raker kali ini kami apresiasi karena Komisi XIII DPR RI memberikan dukungan penuh atas berbagai program andalan yang akan kami kerjakan pada tahun 2026. Mereka memberi respons sangat positif,” katanya.

Menurutnya, Komisi XIII menaruh harapan besar kepada Kementerian HAM sebagai institusi penting dalam memperjuangkan keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

“Kementerian HAM ini saya sebut terminal terakhir masyarakat yang ingin mencari keadilan, dan kami siap berkiprah lebih baik lagi,” tambah Menteri Pigai.

Komisi XIII DPR Dorong Efisiensi dan Kolaborasi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan mengurangi fokus pada pembangunan fisik seperti kantor wilayah (kanwil) baru.

Ia menilai, program Kementerian HAM yang bersifat “jemput bola”, proaktif mendatangi masyarakat – lebih berdampak langsung.

“Programnya jangan hanya fisik. Justru yang jemput bola itu bagus, langsung menyentuh masyarakat. Kanwil bisa berbagi fungsi karena sudah ada infrastruktur Kemenkumham,” kata Willy saat usai rapat.

Willy juga menyarankan agar Kementerian HAM memperkuat kolaborasi lintas lembaga, seperti dengan Kementerian Hukum, KPK, dan Kejaksaan Agung, untuk mendukung efektivitas program.

Mengenai kebutuhan sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) yang diajukan Kementerian HAM, ia meminta agar proses rekrutmen dilakukan secara bijak, tanpa membebani struktur anggaran yang sedang diarahkan pada efisiensi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Anggaran perlu dibagi seimbang antara program dan infrastruktur. Kita dorong Kementerian HAM lebih banyak hadir melalui kerja sama dan inovasi, bukan hanya pembangunan fisik,” pungkasnya.*