Sorot Merah Putih, Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola anggaran negara dengan mencetak 500 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersertifikat kompetensi sepanjang tahun 2025.
Program ini dijalankan melalui Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pengelolaan keuangan negara.
Tak hanya itu BPSDMP Kemenhub juga memastikan pelaksanaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di seluruh unit kerja Kemenhub.
Kepala PPSDMAP Kemenhub, Ali Fikri, menyampaikan bahwa penguatan kompetensi teknis dan manajerial bagi para PPK menjadi elemen krusial dalam menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program Kemenhub di seluruh Indonesia.
“PPK Kemenhub adalah garda terdepan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, mereka harus dibekali dengan kemampuan teknis, manajerial, dan integritas yang tidak tergoyahkan,” ujar Ali Fikri, yang juga dikenal sebagai mantan Juru Bicara KPK dan eks Jaksa di Kejaksaan Agung RI, dalam pembukaan pelatihan gelombang pertama, Rabu (2/7/2025).
Pelatihan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur, dimulai dari PPK tipe C, lalu dilanjutkan ke tipe B dan A. Metode pembelajaran yang digunakan adalah blended learning.
Kegiatan berlangsung dengan menghadirkan pengajar dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta para widyaiswara berpengalaman dari PPSDMAP Kemenhub.
Kepala Biro LPPBMN Kemenhub, Gigih Retnowati, dalam sambutannya berharap program ini dapat mendorong tercapainya pengadaan barang dan jasa yang tepat sasaran serta akuntabel di lingkungan Kementerian Perhubungan.
“Salah satu kunci keberhasilan pengadaan adalah kompetensi teknis yang mumpuni dari para PPK. Ini yang terus kami dorong,” jelas Gigih.
Tak hanya fokus pada kelulusan administratif, pelatihan ini juga dirancang agar peserta memahami secara menyeluruh berbagai aspek penting, mulai dari regulasi terbaru, risiko hukum, hingga praktik terbaik dalam pelaksanaan kontrak pengadaan.
Dengan target 500 PPK tersertifikasi hingga akhir tahun, program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan anggaran di sektor transportasi nasional.*
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
