Sorot Merah Putih, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mencengangkan: sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) pada tahun 2024 ternyata terlibat aktif dalam praktik judi online.
Temuan ini merupakan hasil pencocokan data antara 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judi online yang dikumpulkan PPATK. Hasilnya, sekitar 2 persen penerima bansos juga merupakan pemain judi daring, dengan total nilai transaksi mencapai Rp957 miliar melalui sekitar 7,5 juta kali transaksi.
“Pengujian cepat telah dilakukan dengan menabrakkan data NIK. Artinya, ada sekitar 2% dari penerima bansos yang juga merupakan pemain judol di tahun 2024,” ujar Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, saat dikonfirmasi, Selasa (8/7/2025).
Ia menambahkan, jumlah itu bisa bertambah seiring pendalaman data lanjutan.
“Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” katanya.
Banyak Rekening Dormant dan Tak Layak Terima Bansos
Dalam proses verifikasi, PPATK juga menemukan banyak rekening penerima bansos yang tergolong dormant—tidak menunjukkan aktivitas finansial selain menerima transfer bansos.
Bahkan, ditemukan rekening-rekening tidak aktif yang masih tercantum sebagai penerima bantuan. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam menelusuri potensi penyimpangan penyaluran bantuan sosial.
Sebelumnya, PPATK telah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah rekening penerima bansos yang dinilai tidak layak.
PPATK dan Kemensos Perkuat Pengawasan Bansos
Langkah ini menjadi bagian dari kolaborasi strategis antara PPATK dan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam upaya membersihkan data penerima bansos agar bantuan tepat sasaran.
Pada Jumat (4/7), Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melakukan pertemuan tertutup dengan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, guna membahas sinergi antarlembaga.
“Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar Gus Ipul saat berkunjung ke Kantor PPATK.
Analisis ini menjadi bentuk verifikasi silang atas data penerima bansos milik Kemensos, sekaligus bagian dari pelaksanaan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan akurasi distribusi bantuan sosial.
Rp20 Triliun Bansos Tersalur di Triwulan II
Kemensos mencatat hingga 1 Juli 2025, total penyaluran bansos mencapai lebih dari Rp20 triliun untuk triwulan II, terdiri dari:
-PKH: Rp5,8 triliun untuk 8 juta KPM (80,49%)
-Bansos Sembako: Rp9,2 triliun untuk 15 juta KPM (84,71%)
-Penebalan Bansos (Tambahan Rp200 ribu/bulan): Rp6,19 triliun untuk 15 juta KPM
Namun, masih terdapat 3,6 juta KPM yang belum menerima bantuan, antara lain karena perpindahan sistem penyaluran dari PT Pos ke bank Himbara, serta 629.513 KPM penerima baru yang belum memiliki rekening.
Sebagian data juga masih dalam proses analisis oleh PPATK guna memastikan bantuan tidak jatuh ke tangan yang salah, terutama bagi mereka yang terindikasi terlibat judi online.
Evaluasi Menyeluruh Sistem Bansos
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan, lembaganya siap mendukung penuh langkah Kemensos untuk menyempurnakan sistem bansos nasional.
“Pada prinsipnya PPATK akan melakukan eksplorasi atas data yang disampaikan beliau (Mensos), sehingga apa yang diharapkan Bapak Presiden dan Pak Mensos bahwa bansos itu harus tepat sasaran,” tegas Ivan.
Ia menambahkan, data hasil analisis akan segera diserahkan kepada Kemensos untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan penyaluran yang lebih akurat dan adil.
Langkah evaluasi bersama ini menjadi tonggak penting menuju transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya bansos.
“Kami siap membantu Kemensos dan terus berkomitmen agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang layak menerima dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” tutup Ivan Yustiavandana.*
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
